Archive | Umum RSS feed for this section

Kontak Bisnis

16 Apr

Kontak bisnis adalah seseorang dalam sebuah perusahaan klien atau organisasi lainnya yang lebih sering dihubungi dalam rangka keperluan bisnis. Data kontak bisnis berfungsi untuk mengorganisasikan dan menyimpan informasi lengkap mengenai koneksi, sehingga memudahkan dan mempercepat akses ke data penting dalam rangka memelihara hubungan bisnis.

Dalam menjalin hubungan dengan kontak bisnis, maka negosiasi akan sering dilakukan. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak – pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.

Tahapan Negosiasi

Dalam pelaksanaan negoisiasi tidak ada standarisasi proses atau tahapan baku yang menjadi tolak ukur baik tidaknya negosiasi. Tahapan-tahapannya berkembang dengan sendirinya tergantung pad apermasalahan yang sedang dihadapi.

Tahapan Negosiasi Versi A

1. Persiapan

Negosiator mulai mengadakan kick off internal untuk keperluan pengumpul informasi relevan yang lengkap, pembentukan tim jika diperlukan, Dalam rangka pembentukan tim, perlu diadakan pembagian peran”, seperti:

  • Pemimpin tim negosiator: memimpin tim, memilih dan menentukan anggota tim, menentukan kebijakan khusus, dan mengendalikan anggota tim lainnya.
  • Anggota kooperatif: menunjukkan simpati ke pihak lain dan juga bertindak hati-hati agar pihak lain merasa kepentingannya tetap terlindungi.
  • Anggota oposisi: membantah argumentasi yang dilakukan pihak lain serta membuka kelemahan dan merendahkan posisi tawar pihak lain.
  • Sweeper:  sebagai problem solver pemecah kebuntuan dalam negosiasi, dan menunjukkan inkonsistensi pihak lain.

2. Proposal

Negosiator dapat memilih, apakah langsung melakukan penawaran pertama atau menunggu pihak lain yang mengajukan penawaran. Pada tahap ini, negosiatorsudah siap mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada, meneliti serta membaca strategi pihak lain.

3. Debat

Tahap ini merupakan uatu proses negosiasi yang sangat penting, Dengan debat, kita dapat mengetahui seberapa jauh kepentingan kita bisa dipertahankan atau diteruskan dan seberapa jauh kepentingan pihak lain akan kita terima. Tahap ini diisi dengan argumentasi dari masing-masing pihak,

4. Tawar menawar

Pada tahap ini, hal yang diperlukan adalah fakta, data, dan kemampuan untuk mencapai tujuan negosiasi.

5. Penutup

Hasil akhir dari suatu negosiasi adalah berhasil, gagal, ditunda, dead-lock, para pihak walk-out, dll. Jika negosiasi berhasil, maka akan direkomendasikan untuk membbuat semacam memorandum of understanding (MoU) untuk keprluan pihak menekan pihak lainnya dalam menjalankan kesepakan hasil negosiasi.

Tahapan Negosiasi Versi Pakar ADR

1. Tahap Persiapan.

Persiapan adalah kunci keberhasilan dalam suatu negosiasi. Hal yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah:

  • Mengenal lawan
  • Memahami kepentingan kita dan kepentingan pihak lain
  • Apakah masalahnya? Apakah yang menjadi masalah bersama?
  • Menyiapkan agenda dan longistik: ruangan, konsumsi, dll.
  • Menyiapkan tim dan strategi.
  • Menentukan BATNA (Best Alternative to A Negotiated Agrreement) atau harga dasar (bottom line).

2. Tahap Orientasi Dan Mengatur Posisi

  • Bertukar informasi
  • Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan
  • Mengajukan tawaran awal.

3. Tahap Pemberian Konsensi/Tawar-Menawar

  • Para pihak saling menyampaikan tawarannya, menjelaskan alasannya, dan membujuk pihak lain untuk menerimanya.
  • Tidak ada yang salah dengan memberikan konsesnsi, tapi jika kita harus memberikan konsesi, pastikan kita mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya.
  • Mencoba memahami pemikiran pihak lain.
  • Mengindentifikasi kebutuhan bersama
  • Mengembangkan dan mendiskusikan opsi-opsi penyelesaian.

4. Tahap Penutup

  • Mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan kriteris objektif.
  • Kesepakatan hanya mneguntungkan jika tidak ada opsi lain yang lebih baik,
  • Jika tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka komitmen dibatalkan atau dinyatakan tidak ada.

Prasyarat Negosiasi Yang Efektif

  1. Kemauan (willingness): mau menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara sukarela.
  2. Kesiapan (preparedness): siap melakukan negosiasi.
  3. Kewenangan (authorithative): mempunyai wewenang mengambil keputusan.
  4. Keseimbangan kekuatan (equal bargaining power): memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan salaing ketergantungan.
  5. Keterlibatan seluruh pihak terkait (stakeholdership): dukungan seluruh pihak terkait dalam proses negosiasi.
  6. Holistik (comprehensive): pembahasan permasalahan secara menyeluruh.
  7. Komunikasi antara para pihak masih ada.
  8. Rasa percaya antara para pihak masih ada.
  9. Sengketa tidak terlalu pelik
  10. Tanpa prasangka: segala komunikasi atau diskusi dalam rangka menyelesaikan sengketa tidak dapat digunakan sebagai bukti,

Langkah-Langkah Proses Diskusi Negosiasi

1.     Menemukan masalah atau hal-hal pokok dari kedua belah pihak

Cara terbaik adalah dengan mneyusun sebuah daftar bersama, lalu membuat kesepakatan akan urutan dan format untuk menjawab tiap masalah yang ada. Pada saat mengungkapkan masalah atau hal-hal yang akan dibicarakan, fokuskan untuk mengetahui dengan pasti minat pihak satunya dan bukan posisi mereka. Beberapa sikap yang perlu dihindarkan adalah menyembunyikan masalah, menahan masalah atau hal poko sampai saat terakhir untuk menekan pihak pemasok agar mau menglah. Sikap tersebut hanya akan melahirkan rasa tidak percaya, dan tidak ada manfaat yang didapat

2.     Saling berbagai informasi

Pada saat para peserta negosiasi membahas masalah dan hal-hal pokok, biasanya akan terjadi pertukaran informasi. Pada saat itu, ada dua kesalahan yang dapat terjadi, yaitu:

  • Menahan informasi
  • Mengulang informasi

Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para peserta negosiasi:

  • Hindari bertukar informasi dengan ganya berdasarkan pada apa yang akan dibagi oleh pihak satunya. Sejak awal, tentukan strategi tim untuk berbagi informasi.
  • Hindari mengulangi informasi yang sama.
  • Gunakan teknik bertanya yang baik untuk mendapatkan informasi bermanfaat dari pihak satunya.
  • Gunakan pertanyaan yang menginterogasi atau memberi saran dalam keadaan yang sesuai.
  • Cobalah teknik dengar pendapat (brainstorming) untuk membantu pihak satunya melihat kemungkinan lain yang tersedia.

3.     Mengembangkan pilihan untuk mengatasi semua masalah

Untuk dapat menyelidiki masalah dan mengembangkan pilihan secara bersama-sama, maka penggunaan ketrampilan bernegosiasi perlu dikuasai dan dilatih. Pertama, para peserta negosiasi harus dapat menetukan bagaimana mereka ingin menampilkan proposal tersebut. Mereka mempunyai 4 pilihan dasar saat menampilkan proposal.

  • Mengajukannya dalam bentuk pertanyaan.
  • Mengajukannya dalam bentuk pernyataan.
  • Mengajukannya berdasarkan proposal pihak satunya,
  • Mengajukannya berdasarkan proposal asi yang telah disetujui.

Sumber:

Advertisements

Pengadaan

15 Apr

Pengadaan adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak di luar organisasi. Manajemen Pengadaan adalah proses –proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebuah proyek dari luar organisasi yang “didukungnya”.

Tahapan Pengadaan:

1.     Perencanaan pembelanjaan dan pengadaan

Proses menentukan apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan dan bagaimana proses pengadaannya.  Dalam perencaan ini harus diputuskan apa yang harus diambil dari luar, tipe kontrak dan menggambarkan kerja yang harus dilakukan oleh distributor kelak.

2.     Perencanaan kontrak kerja sama

Proses menggambarkan kebutuhan produk atau servis yang diperlukan, yang digambarkan dalam RFP, kriteria evaluasi dan SOW.

3.     Permintaan respon dari distributor

Proses memperoleh informasi, tanggapan, penawaran atau proposal dari penjual

4.     Memilih distributor

Proses memilih suplier yang paling potensial melalui proses analisis suplier potensial dan negosiasi.

5.     Administrasi kontrak kerja sama

Formalisasi pernyataan kerja sama.

6.     Penutupan kontrak

Proses administrasi pengadaan barang dan jasa (proyek) di atur dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 yang merupakan perubahan terhadap kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ringkasan dari proses yang harus dilalui dalam rangka pengadaan barang dan jasa adalah sebegai berikut :

  1. Pengumuman lelang (mininal 1 hk di surat kabar dan 7 hk di internet).
  2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen (mulai 1 hk setelah pengumuman).
  3. Penejalasan pengadaan barang dan jasa (4 hk setelah tanggal pengumuman).
  4. Pemasukan penawaran (minimal 2 hk setelah penawaran).
  5. Pembukaan dokumen penawaran (hari kerja terakhir pemasukan dokumen)
  6. Evaluasi dokumen penawaran (maksimal 7 hk setelah pembukaan penawaran harga)
  7. Penilaian dan pembuktian kualifikasi.
  8. Usulan calon pemenang (maksimal 7 hk setelah pembukaan penawaran harga).
  9. Penetapan pemenang.
  10. Pengumuman pemenang (maksimal 2 hk seteleh penetapan).
  11. Masa sanggah (maksimal 5 hk setelah pengumuman).
  12. Penunjukkan pemenang (surat perintah pengadaan barang dan jasa) (maksimal 6 hk setelah pengumuman).
  13. Penandatanganan kontrak (maksimal 14 hk setelah surat perintah pengadaan barang dan jasa).

Meskipun waktu tercepat untuk memenuhi keseluruhan prosedur tersebut adalah 18 hari kerja,namun berdasarkan pengalaman dari pemda Sulawesi Utara pada kenyataannya prosedur tersebut membutuhkan waktu lebih dari itu. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan relative rendahnya realisasi barang modal. Sebagai konsekuensi logis dari lambatnya proses administrasi belanja modal, penempatan dana pemerintah di dalam sistem perbankan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Tinjauan Umum Manajemen Pengadaan

Sumber:


Pakta Integritas

14 Apr

Pakta Integritas merupakan salah satu alat (tool) yang dikembangkan Transparency International. Tujuannya adalah menyediakan sarana bagi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Masyarakat untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah (public contracting).

Konsep, prinsip dan metode Pakta Integritas ini telah dikembangkan di berbagai negara dengan penyesuaian dan modifikasi seperlunya. Hasilnya diakui oleh berbagai lembaga dunia seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, dapat mempersempit peluang korupsi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam kontrak-kontrak pemerintah, seperti pengadaan barang dan jasa (public procurement), privatisasi, lelang bagi lisensi maupun konsesi dan sebagainya.

Manfaat Pakta Integritas Bagi Institusi / Lembaga

  • Melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat dan karyawan dari tuduhan-tuduhan suap.
  • PI memungkinkan peserta lelang/kontraktor melaksanakan kontrak pengadaan yang bebas suap.
  • Membantu Institusi/ Lembaga mengurangi biaya ekonomi yang tinggi.
  • Pakta integritas membantu meningkatkan kredibilitas Institusi.
  • Pakta integritas membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengadaan barang/jasa instansi publik.
  • Pakta integritas membantu pelaksanaan program yang berkualitas dengan dukungan logistik tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

Elemen Penting

Gambar 1. Elemen Penting Dalam Pakta Integritas

Dasar Hukum Pakta Integritas

Gambar 2. Tabel Dasar Hukum Pakta Integritas

Isi Pakta Integritas

Komitmen Birokrat Secara Umum

  1. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN).
  2. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian – baik secara langsung atau tidak langsung – berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan dia atau pekerjaan dia.
  3. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi – secara langsung atau tidak langsung – berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan dia atau pekerjaan dia.
  4. Pemerintah daerah akan mempublikasikan ke publik dan selalu tanggap terhadap permintaan tentang seluruh informasi tentang administrasi pelayanan publik yang relevan, meliputi antara lain: prosedur, spesifikasi teknis, ketentuan perundang-undangan.
  5. Pejabat dan pegawai tidak akan mengungkapkan informasi rahasia yang hanya akan menguntungkan sekelompok/anggota masyarakat yang menyuap.
  6. Pejabat dan pegawai yang terlibat dalam proses, evaluasi, pembuatan, dan pelaksanaan pelayanan publik akan mengungkapkan “pertentangan kepentingan (conflict of interest)” yang terkait dengan kegiatan tersebut dan aset pribadi dan keluarganya (sesuai ketentuan yang berlaku) dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan, dan untuk memecahkan masalah itu; pejabat dan pegawai tersebut meminta kepada atasan untuk dapat memberikan rekomendasi.

(komitmen tersebut dapat dilihat pada exhibit 1)

 

Komitmen Khusus Pejabat Dan Swasta Yang Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa

Komitmen pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bagi pejabat dan pegawai yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa harus memperbaharui komitmen dengan menandatanganni Janji Integritas bersama-sama dengan pihak swasta sebagaimana tertuang pada exhibit 2.

Komitmen Masyarakat Pengusaha

Komitmen ini diberikan oleh Direksi dan wakilnya dalam proses pengadaan serta seluruh pegawainya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek :

  1. Mereka tidak akan memberi atau menawarkan, secara langsung atau lewat perantara, suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya kepada pegawai Instansi (atau saudara dan temannya).
  2. Mereka tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik dengan kelompok swasta maupun pejabat terkait dengan pengadaan serta pemantau independen yang dapat merusak transparansi, kewajaran proses pengadaan dan hasil-hasilnya.
  3. Mereka akan membuka semua data pembayaran dari pekerjaan apabila dipertanyakan dalam proses pengawasan.
  4. Mereka tidak akan menerima kompensasi atas pelanggaran terhadap komitmen dari pihak lain.
  5. Mereka akan mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak yang terkait atau perantaranya.
  6. Mengakui dan bekerjasama dengan kelompok pengawas independen dan Bawasda.
  7. Apabila terjadi perselisihan antara mereka yang melakukan komitmen, akan diselesaikan menurut kesepakatan yang tertuang dalam pakta.
  8. Apabila ternyata komitmen mereka langgar, mereka bersedia menanggung akibat pelanggaran tersebut, baik secara administratif maupun secara hukum yang berlaku

(Komitmen tersebut tertuang dalam satu rangkuman sebagaimana tercantum dalam exhibit 2)

Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Yang Bersendikan Pakta Integritas

1.  Mekanisme Pemantauan

Transparansi maksimum adalah kunci sukses, untuk memperolehnya diperlukan upaya sebagai berikut :

  1. Adanya akses publik untuk memperolah informasi seluasluasnya. Isi serta tata caranya sebaiknya tertuang pada Perda Transparansi dan Perda Partisipasi Publik.
  2. Disepakati adanya pemantau independen yang ahli dibidangnya, dan dipercaya oleh masyarakat, serta tidak terjadi pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas.
  3. Disepakati adanya forum yang mendiskusikan langkah konkrit implementasi pakta integritas.
  4. Bilamana memungkinkan ada forum diskusi lewat Internet.
  5. Disepakati adanya public hearing apabila diperlukan.
  6. Informasi rahasia tetap dijaga (merupakan bagian dalam Perda Transparansi dan Partisipasi).
  7. Output dari monitoring dan pengawasan: pernyataan proses pengadaan cacat atau tidak cacat.

Pihak-Pihak Terkait

  1. Pejabat sebagai penerima tugas menyediakan layanan publik yang prima.
  2. Seluruh stakeholder/masyarakat yang membutuhkan layanan publik.
  3. Aliansi lembaga swadaya masyarakat yang memiliki keahlian dibidang monitoring/pengawasan yang bersedia dan disepakati stakeholder untuk melakukan monitoring.

Pelaksana Pemantau Independen

  1. Pemantau independen adalah kelompok instansi pemerintah.
  2. Dan bukan dari kelompok instansi pemerintah yang bercirikan :
  • Jika mereka adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan yang dimonitor.
  • Jika mereka merupakan kerabat dan keluarga pihak yang terlibat.
  • Jika mereka secara hukum menjadi wakil pihak yang terlibat.
  • Jika mereka bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, kecuali pegawai yang bertidak atas nama instansi pemerintah.
  • Jika memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat.

Pelaksanaan Proses Pemantauan Independen

  1. Adanya kerjasama dan pengakuan formal dari institusi publik atas peran lembaga independen dan memantau implementasinya.
  2. Adanya lembaga independen sebagai badan pengawas external yang diakui dan mendapat dana dari anggaran belanja pemerintah daerah (APBD).
  3. Lembaga tersebut merupakan Gabungan Lembaga Independen yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pemantauan.
  4. Pemahaman terhadap semua prosedur tetap pelayanan prima yang disediakan oleh pemerintah daerah.
  5. Diberlakukannya Perda tentang Transparansi dan Partisipasi atau peraturan yang sejenis saat pakta integritas diberlakukan oleh pemerintah daerah.
  6. Disepakatinya juklak pemantauan oleh kelompok terkait dalam penerapan pakta integritas, sehingga Tim Pengelola Pengaduan yang diakui dapat memantau Pakta Integritas dapat bekerja secara komprehensif.
  7. Kerahasiaan informasi harus dijaga, dan TPP bertanggung jawab atas informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Transparansi Informasi dan Partisipasi Masyarakat.
  8. TPP harus secara konsekuen dalam melaksanakan tugas sebagai pemantau independen, dan memegang teguh Kode Etik LSM dalam melaksanakan kegiatan.

Juklak Pemantauan

Isi juklak pemantauan setidak-tidaknya berisi:

  1. Kode Etik TPP.
  2. Pengertian tertentangan kepentingan ( k onflict of interest.)
  3. Keterbukaan akses informasi dokumen publik.
  4. Asas kerahasiaan.
  5. Dimengerti dan dipedomani, serta ditandatangai oleh TPP (Tim Pengelola Pengaduan).

Juklak Monitoring Pakta Integritas disusun dan dimonitor melalui penyusunan daftar simak masingmasing kegiatan dan dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan aliansi masyarakat pemerhati pengadaan barang dan jasa di Indonesia(dalam kasus pengadaan barang dan jasa.

Gambar 3. Titik Dasar Monitoring Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa

Gambar 4 . (a)Proses-Proses Yang Dipantau TPP Dari Kegiatan Mitra Kerja/Pengusaha Dalam Rangka Penerapan Pakta Integritas; (b) Proses-Proses Kegiatan Strategis Panitia
Yang Dipantau Oleh TPP

Gambar 5. (A) Proses-proses Kegiatan Strategis Pemimpin Proyek Yang Dipantau Oleh TPP Dalam Rangka Pakta Integritas Pimpinan Proyek ; (B). Proses-proses Kegiatan Strategis Pejabat
Yang DipantauOleh TPP Dalam Rangka Pakta Integritas

2.  Mekanisme Pengaduan

  1. Apabila ada pengaduan dari masyarakat/stakeholder terhadap pelaksanaan layanan publik yang ternyata terdapat cacat dalam penerapan pakta integritas, pelapor menyampaikan kepada Bawasda/TPP kotak saran dan pengaduan di pemda.
  2. Laporan dapat secara anonim, atau terbuka (jelas pelapornya).
  3. Pihak Bawasda/TPP segera menangani laporan tersebut tanpa melihat pelapornya baik anonim atau terbuka.
  4. Pemecahan/solusi secara disampaikan balik kepada masyarakat, dan apabila terjadi penyimpangan penerapan pakta integritas, segera TPP manyampaikan pada masing-masing pihak untuk membicarakan pelanggaran tersebut.
  5. Penyelesaian berdasarkan pedoman yang disepakati dalam resolusi pertikaian antar entitas terkait.
  6. Apabila ternyata laporan stakeholder terbukti benar sanksi perlu ditegakkan.

Gambar 6. Mekanisme Pengaduan (Complaint Mechanism)

3.  Mekanisme Resolusi Konflik

Pelaksanaan janji integritas yang melibatkan tiga kelompok yang ada di masyarakat akan sangat rawan terhadap terjadinya pertentangan kepentingan apabila dalam pelaksanaannya tidak didasari dengan ketulusan hati masing-masing pihak, serta harus mampu mengubah paradigma yang selama ini dianut.

Perselisihan dapat terjadi antara

  1. Pejabat terkait dengan pengadaan barang dan jasa (atasan pimpro, pimpro, panitia) dengan mitra kerja.
  2. Pejabat dengan masyarakat.
  3. Mitra kerja/pebisnis dengan masyarakat.

Pola resolusi perselisihan melalui ajudikasi

  1. Kedua belah pihak mengangkat satu tenaga professional ajudikator yang memiliki kemampuan dan dihormati kedua belah pihak.
  2. Penyelesaian masalah yang timbul akibat tidak dipenuhi pakta integritas tersebut, sehingga menimbulkan perselisihan, sepenuhnya ditangani oleh ajudikator yang mereka hormati karena kearifannya.
  3. Dalam hal para pihak ternyata tidak bersedia menerima putusan/rekomendasi dari ajudikator yang mereka pilih, mereka dapat meminta badan yang tetap (ombudsman nasional, atau Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) untuk penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.

Pola resolusi perselisihan melalui mediasi.

  1. Masing-masing pihak memilih seorang mediator yakni arbitrator yang profesional dan memiliki kemampuan serta integritas.
  2. Masing-masing mediator atau arbitrator akan menunjuk seorang arbitrator sebagai pihak ketiga.
  3. Penyelesaian masalah yang timbul akibat tidak dipenuhinya janji integritas yang telah mereka sepakati, sehingga menimbulkan perselisihan, sepenuhnya ditangan para mediator yang terdiri 3 profesional tersebut.
  4. Dalam hal para pihak ternyata menolak putusan atau rekomendasi para pakar tersebut, perselisihan dapat dibawa ke ombudsman nasional (apabila menghendaki penyelesaian di luar pengadilan).

Pola resolusi perselisihan melalui pengadilan.

  1. Gabungan pengawas independen membawa masalah perselisihan/pertikaian kepengadilan setempat.
  2. Informasi dan temuan terkait dalam penerapan pakta integritas disampaikan secara utuh kepada pihak terkait.
  3. Masyarakat pelapor/saksi merupakan entitas yang perlu dilindungi oleh semua pihak, terutama oleh pihak yudikatif, dan Pemerintah Daerah.
  4. Masyarakat dan TPP secara bersama-sama harus melindungi secara informal terhadap saksi

4.  Mekanisme Perlindungan Saksi

Merupakan langkah penting, dan telah diamanatkan oleh MPR, melalui kebebasan memperoleh informasi, TAP MPR NO VIII/ 2001, meskipun saat ini undang –undangnya belum terbentuk. Namun pimpinan lembaga/institusi publik dapat mengambil inisiatif untuk membentuk dan mengembangkan peraturan yang sangat bermanfaat bagi terlaksananya suatu pengungkapan informasi yang tersembunyi. Hal ini berkaitan dengan banyaknya pengungkap praktik-praktik KKN yang dipecat. Terlebih dalam kasus vertikal atau laporan dari bawah. Mekanisme tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

  1. Bagi karyawan institusi publik yang melaporkan adanya suap dan atau bentuk KKN lainnya akan dijamin kerahasiaan identitasnya.
  2. Masyarakat pelapor/saksi/anonimus merupakan entitas yang perlu dilindungi oleh pejabat yang berwenang.
  3. Bersama masyarakat, TPP harus melindungi secara informal terhadap saksi.
  4. Adanya perlindungan bagi saksi terhadap segala bentuk retaliasi dari pihak yang dilaporkan atau dirugikan. (retaliasi- balas dendam, berupa pemecatan, mutasi/pengasingan, dan lain-lain).

Contoh Pakta Integritas:

Gambar 7. Contoh Pakta Integritas

Sumber:


Kontrak Kerja

14 Apr

Kontrak (perjanjian) adalah suatu “peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. (Subekti, 1983:1).

Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan :

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.

Pengusaha adalah :

  1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban.

Syarat Sah Kontrak (Perjanjian)

Menurut Pasal 1338 ayat (1), perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Untuk itu, pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KHU Perdata yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan

Kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Kecakapan di sini berarti para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan oleh hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

3. Hal tertentu

Maksudnya objek yang diatur kontrak harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

4. Sebab yang dibolehkan

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Cara Membuat Kontrak (Perjanjian) Kerja

1. Masa Percobaan

Masa percobaan dimaksudkan untuk memperhatikan calon buruh (magang), mampu atau tidak untuk melakukan pekerjaan yang akan diserahkan kepadanya serta untuk mengetahui kepribadian calon buruh (magang).

Mengenai pengaturan masa percobaan (Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. : PER-04/MEN/1986 tentang Tata Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian) ditentukan bahwa :

  1. Hubungan kerja yang mempersyaratkan adanya masa percobaan, harus dinyatakan secara tertulis.
  2. Lamanya masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan dan boleh diadakan hanya untuk satu kali percobaan.
  3. Ketentuan adanya masa percobaan tidak berlaku untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Lama masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan, yang berarti bahwa masa percobaan dapat diadakan untuk waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, misalnya 1 (bulan), 1 1/2 (satu setengah) bulan, 2 (dua) bulan, 2 1/2 (dua setengah) bulan. Jika masa percobaan lamanya kurang dari 3 (tiga) bulan, tidak boleh diadakan masa percobaan lain dengan dalih lamanya masa percobaan belum mencapai 3 (tiga) bulan, sebab masa percobaan hanya boleh diadakan 1 (satu) kali saja. Masa masa percobaan ini harus dinyatakan secara tertulis lebih dahulu.

2. Yang Dapat Membuat Perjanjian Kerja

Pembuatan kontrak kerja hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa. Pengertian orang dewasa di sini adalah:

  • Menurut KUH Perdata, seseorang dianggap telah dewasa dan karenanya mampu bertindak dalam lalu lintas hukum, jika telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin.
  • Menurut Hukum Adat, seseorang disebut sebagai orang dewasa jika sudah dipandang sebagai akil balik atau sudah kawin. Biasanya telah berumur 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun.
  • Menurut Hukum Perburuhan, orang dewasa ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas (Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1984).

Berdasarkan uraian di atas maka orang yang dapat membuat perjanjian kerja adalah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas, tidak peduli sudah kawin atau belum.

Menurut hukum perburuhan, orang yang belum dewasa dibagi atas :

  • Anak, ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah.
  • Orang muda, ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur di atas 14 tahun, akan tetapi di bawah 18 tahun.

Dalam Undang-undang Kerja disebutkan bahwa anak tidak boleh menjalankan pekerjaan (pasal 2), dengan kata lain anak tidak dapat mengadakan perjanjian kerja.

3. Bentuk Perjanjian Kerja

Bentuk dari Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu berbeda dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Bagi perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan latin, serta harus memuat :

  1. nama dan alamat pengusaha/perusahaan
  2. nama, alamat, umur dan jenis kelamin buruh
  3. jabatan atau jenis/macam pekerjaan
  4. besarnya upah serta cara pembayarannya
  5. hak dan kewajiban buruh
  6. hak dan kewajiban pengusaha
  7. syarat-syarat kerjanya
  8. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
  9. tempat atau lokasi kerja
  10. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat dan tanggal mulai berlaku.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat rangkap 3 (tiga) dan masing-masing untuk buruh, pengusaha dan Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus didaftarkan pada Kandep setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani. Biaya-biaya dalam rangka pembuatan perjanjian kerja menjadi tanggungan pengusaha.

Bagi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu bentuknya bebas artinya dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Selain itu bahasa maupun yang digunakan juga bebas, demikian juga dibuat rangkap berapa terserah pada kedua belah pihak.

4. Isi Perjanjian Kerja

Baik dalam KUH Perdata maupun dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/PER/1986 tentang Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu tidak ditentukan tentang isi dari perjanjian kerja. Pada pokoknya isi dari perjanjian kerja tidak dilarang oleh peraturan perundangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan.

Dalam praktek, pada umumnya isi perjanjian kerja biasanya mengenai besarnya upah, macam pekerjaan dan jangka waktunya.

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, sedangkan perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja.

5. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu, dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali saja dengan waktu yang sama, tetapi paling lama 1 (satu) tahun. Untuk mengadakan perpanjangan pengusaha harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada buruh selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut berakhir.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diperbaharui hanya 1 (satu) kali saja dan pembeharuan tersebut baru dapat diadakan setelah 21 (dua puluh satu) hari dari berakhirnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut.

6. Penggunaan Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat, jenis atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

  • Sekali selesai atau sementara sifatnya
  • Diperkirakan untuk waktu yang tidak terlalu lama akan selesai
  • Bersifat musiman atau yang berulang kembali
  • Bukan merupakan kegiatan pokok suatu perusahaan atau hanya merupakan penunjang
  • Berhubungan dengan produk baru, atau kegiatan baru atau tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan.

Bagi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat diadakan untuk semua pekerjaan, tidak membedakan sifat, jenis dan kegiatannya.

7. Uang Panjar

Jika pada suatu pembuatan perjanjian kerja diberikan oleh majikan dan diterima oleh buruh uang panjar, maka pihak manapun tidak berwenang membatalkan kontrak (perjanjian) kerja itu dengan jalan tidak meminta kembali atau mengembalikan uang panjar (Pasal 1601e KUH Perdata). Meskipun uang panjar dikembalikan atau dianggap telah hilang, perjanjian kerja tetap ada.Untuk Keppres belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai kontrak kerja.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perjanjian kontrak kerja bagi (Serikat Buruh) adalah PP No. 49 Tahun 1954 tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan.

Untuk kontrak kerja (tenaga lokal) dilingkungan MIGAS pada prinsipnya inti dari semua syarat, sifat dari kontrak tersebut adalah sama hanya isi dan pelaksanaan kontrak kerja tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan.

Draft Kontrak Kerja

Berikut ini  merupkan contoh surat perjanjian (kontrak) kerja dalam bidang IT.

Gambar 1.  Surat Perjanjian Kontrak Kerja Service Dan Perawatam Komputer

Gambar 2. Surat Perjanjian Kerja Pengembangan Sstem Inventory

Sumber:

Badan Usaha

14 Apr

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Jenis Badan Usaha

  • Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan.
  • BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah.

Perjan: badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu mengalami merugi. Contoh: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI.

Perum : perjan yang sudah diubah dengan tujuan profit oriented. Perum juga di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun, perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi persero.

Persero : Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah dengan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi dan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Contoh: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero), dll.

  • BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. BUMS dapat dibagi menjadi perusahaan persekutuan dan Yayasan.

Perusahaan persekutuan: perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan.

Firma (Fa): badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap- tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri seta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian.

Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV): suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. CV memiliki2 pihak, yaitu pihak aktif (memimpin dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan) dan pihak pasif (anggota yang hanya menanamkan modalnya saja).

Perseroan terbatas (PT): badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemengang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan (dividen).

Yayasan: badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum.

Adapun beberapa alasan pendirian suatu badan usaha adalah

  • untuk hidup,
  • bebas dan tidak terikat,
  • dorongan sosial,
  • mendapat kekuasaan, atau
  • melanjutkan usaha orang tua.

Faktor – faktor  yang harus dihadapi atau diperhitungkan di dalam pendirian suatu badan usaha, khususnya di bidang IT adalah:

  1. Barang dan Jasa yang akan dijual
  2. Pemasaran barang dan jasa
  3. Penentuan harga
  4. Pembelian
  5. Kebutuhan Tenaga Kerja
  6. Organisasi intern
  7. Pembelanjaan
  8. Jenis badan usaha yang akan dipilih, dll.

Di dalam pendirian suatu badan usaha, ada terdapat beberapa fungsi yang akan terlibat di dalam bisnis-nya:

  • Manajemen: cara karyawan dan sumber-sumber lain digunakan oleh perusahaan.
  • Pemasaran: cara produk/jasa dikembangkan, diberi harga, didistribusikan dan dipromosikan kepada pelanggan.
  • Keuangan: cara perusahaan mendapatkan dan menggunakan dana untuk operasi bisnisnya
  • Akuntansi: ringkasan dan analisis suatu kondisi keuangan suatu perusahaan.
  • Sistem Informasi: meliputi teknologi Informasi, masyarakat dan prosedur yang bejerja sama untuk memberikan Informasi yang cocok kepada karyawan perusahaan sehingga mereka dapat membuat keputusan bisnis

Proses Pendirian Badan Usaha

  1. Mengadakan rapat umum pemegang saham.
  2. Dibuatkan akte notaris (nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan).
  3. Didaftarkan di pengadilan negeri (dokumen : izin domisili, surat tanda daftar perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri masing-masing).
  4. Diberitahukan dalam lembaran negara (legalitas dari dept. kehakiman).

Perizinan pembuatan badan usaha perlu dirancang agar dalam pelaksanaan kegiatan, para pelaku dunia usaha menyadari akan tanggung jawab dan tidak asal dalam melakukan praktik kerja yang dapat merugikan orang lain atau bahkan Negara. Peraturan perizinan memliki mata rantai prosedur yang panjangnya bergantung pada skala perusahaan yang akan didirikan. Adapun yang menjadi pokok yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan pendirian badan usaha ialah :

Tahapan pengurusan izin pendirian

Bagi perusahaan skala besar hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan Letter of Intent yang dapat berupa izin sementara, izin tetap hinga izin perluasan. Untk beerapa jenis perusahaan misalnya, sole distributor dari sebuah merek dagang, Letter of Intent akan memberi turunan berupa Letter of Appointment sebagai bentuk surat perjanjian keagenan yang merupakan izin perluasan jika perusahaan ini memberi kesempatan pada perusahaan lain untuk mendistribusikan barang yang diproduksi.

Tahapan pengesahan menjadi badan hukum

Tidak semua badan usaha mesti ber badan hukum. Akan tetapi setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Izin yang mengikat suatu bentuk usaha tertentu di Indonesia memang terdapat lebih dari satu macam. Adapun pengakuan badan hukum bisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hingga Undang-Undang Penanaman Modal Asing ( UU PMA ).

Tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani

Badan usaha dikelompokkan kedalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian dsb. Badan hukum.

Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain yang terkait

Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun diluar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pembuatan obat berupa SIUP. Maka sebgai kelanjutannya, kegiatan ini harus mendapatkan sertifikasi juga dari BP POM, Izin Gangguan atau HO dari Dinas Perizinan, Izin Reklame, dll.

Sumber:


Kuesioner

9 Aug

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan analisis sistem untuk mengumpulkan data dan pendapat dari responden-responden yang dipilih. Penggunaan kuesioner sering sekali mendapat kritikan karena hasilnya yang meragukan. Namun, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang paling efisien dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah banyak.

Format pembuatan kuesioner dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

>> Format bebas : Kuesioner dengan format bebas berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden di tempat yang telah disediakan.

>> Format Pasti : Kuesioner dengan format pasti berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah pasti. Responden hanya memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan. Kuesioner ini dapat dibedakan ke dalam beberapa tipe, yakni check-off question, yes/no question, dan opinion/choice question.

Untuk membuat suatu kuesioner yang baik, maka kuesioner tersebut harus dirancang terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus dipehatikan untuk membuat kuesioner yang baik, yaitu:

  1. Merencanakan fakta-fakta atau opini-opini apa saja yang ingin dikumpulkan.
  2. Menentukan tipe kuesioner yang palin tepat untuk masing-masing fakta dan opini yang dikumpulkan.
  3. Menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan jelas, sederhana dan tidak mengandung kesalahan.
  4. Menguji kuesioner  kepada responden yang lebih kecil terlebih dahulu (2 atau 3 responden). Jika responden-responden mengalami kesulitan, maka kuesiner harus diperbaiki.

Memperbanyak dan mendistribusikan kuesioner yang sudah dianggap baik.

Hubungan Soft Skills Dengan Perilaku Korupsi

18 Apr

Soft skills

Apa itu soft skills?? Soft skills merupakan sebuah istilah dalam sosiologi tentang EQ (Emotional Quontient) seseorang, yang dapat dikategorikan ke dalam kehidupan sosial, komunikasi, bertutur bahasa, kebiasan, keramahan, optimasi. Setiap kategori ini akan dimiliki oleh setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi dengan kebiasaan berfikir, berkata, bertindak, dan bersikap. Namun, semua kategori ini dapat berubah dalam diri setiap orang, jika orang tersebut mau merubahnya dengan cara berlatih membiasakan dirinya dengan hal-hal yang baru.

Dari hal-hal tersebut, soft skils dapat dikatakan sebagai suatu ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skills) dan termasuk dengan dirinya sendiri ( intrapersonal skills) untuk mampu melakukan pengembangan kerja secara maksimal. Soft skills sendiri berbeda dengan hard skills yang lebih menekankan kepada IQ (Inteligence Quotient), seperti penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya.

Ada terdapat beberapa kemampuan yang termasuk ke dalam soft skills, yaitu kejujuran, tanggung jawab, berlaku adil, kemampuan bekerja sama, kemampuan beradaptasi, kemampuan berkomunikasi, toleran, hormat terhadap sesama, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memecahkan masalah, dsb. KEmampuan tersebut dapat digolongkan menjadi 2 kategori yaitu:

1) Intrapersonal skills adalah manajemen waktu, manajemen stress, manajemen perubahaan , berpikir kreatif, dll.

2) Interpersonal skills adalah kemampuan memotivasi, memimpin, komunikasi, persentasi, dll.

.

Korupsi

Istilah korupsi tidaklah lagi asing bagi kita dan sangat sering kita dengarkan. Korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang sampai saat ini belum dapat dibasmi atau dihilangkan, bahkan dapat dikatakan semakin berkembang. Semakin peradaban manusia berkembang, maka korupsi akan ikut terus berkembang. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok.

Menurut korupsi Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Sedangkan Dr. Kartini Kartono mengatakan bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum.
Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.

Banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Secara umum, dapat dirumuskan sebagai berikut (sesuai dengan tujuan korupsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi / kelompok / keluarga/ golongannya sendiri), yaitu:

–  Adanya kelemahan kepemimipinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yan menjinakkan korupsi.

–  Kelemahan pengajaran agama dan etika.

–  Terdapat kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.

–  Kurangnya pendidikan dan adanya banyak kemiskinan.

–  Tidak terdapat tindakan hukum yang tegas.

–  Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.

–  Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional.

–  Struktur pemerintahan dan keadaan masyarakat yang semakin majemuk.

.

Hubungan Soft skills dan Korupsi

Dari penjelasan soft skills dan korupsi di atas dapat diketahui hubungan antara keduanya. Seseorang yang memiliki soft skills yang tinggi tidak akan melakukan perbuatan – perbuatan yang rendahan, seperti korupsi. Seorang yang memiliki soft skills pasti memiliki etika yang baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya. Atau dapat juga dikatakan seseorang yang memiliki soft skills yang baik akan dapat berfikir, berkata, bertindak, serta bersikap dengan baik.

Seseorang yang melakukan tindakan korupsi adalah seorang yang memiliki soft skills yang sangat rendah. Apalagi hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, sepertinya sangat tidak pantas. Kalau seperti ini apa bedanya sarjana dengan seorang pengamen jalanan. Orang -orang seperti ini sepertinya tidak pantas untuk mendapatkan pekerjaan, karena mereka bukanlah manusia berakhlak baik.

.

Sumber:

http://sudaryanto.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/16028/MateriKelasSoftSkill_ver090906_IWS.pdf

http://soloraya.net/2010/01/korupsi-dan-pengertiannya/

Seandainya Aku Teman Gayus…..

18 Apr

Siapa yang tidak mengenal Gayus Tambunan..?? Saat ini namanya begitu begitu populer dan menjadi bahan pembicaraan yang sangat hangat. Gayus Halomoan Tambunan merupakan seorang staff penelaah keberatan dan banding Direktorat Jenderal Pajak. Gayus merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) tahun 2000 silam. Namanya begitu mencuat setelah Susno Duadji (mantan Kabareskim KomJen) menyebutnyaikut terlibat di dalam praktik makelar kasus pajak di tubuh Polri.

Berdasar penelusuran Metro TV, dana Rp24,6 miliar sisa di rekening Gayus (setelah sebanyak Rp395 jutanya disita kepolisian) diketahui telah mengalir ke lima pihak, diantaranya ke rekening Gayus di Bank Mandiri senilai Rp10 miliar pada 3 Desember 2009, dan ke sebuah rekening SA di Bank Mega sejumlah Rp12,14 miliar juga pada bulan Desember 2009.

Melihat uang 25 miliar itu, semua orang pasti akan tergiur. Jika ditanya ‘Seandainya kamu menjadi teman Gayus??’ Mungkin kebayakan orang akan mengambil sedikit keuntungan darinya. Di zaman sekarang ini, manusia sudah menganggap bahwa uang adalah segala-galanya. Akibatnya banyak manusia yang tergila-gila akan uang dan kekeuasaan.

Uang dapat membuat manusia lupa akan diri sendiri, dan bahkan lupa akan Sang Penciptanya. Tidak hanya Gayus saja yang menjadi korban dari ‘uang’, masih banyak Gayus – Gayus yang lainnya. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan kehidupan orang lain. Jika saya menjadi teman Gayus, saya pasti mengingatkan tentang  ‘hukum Tuhan’, hukum tidak akan dimanipulasikan.

Uang yang kita peroleh dengan jalan tidak benar (mis:korupsi) hanya dapat membuat kebahagiaan yang sementara saja. Bukan tidak mungkin kita dapat kehilangan harta dua kali lipat atau bahkan lebih dari apa yang sudah kita dapat. Karena hidup itu seperti roda yang berputar. Tidak akan ada seorang pun yang akan berada di atas, ada saatnya juga kita akan berada di bawah. Jangan sampai hari ini kita merasa terlalu bangga akan apa yang sudah kita dapat, namun keesokannya kita akan merasa malu dan diacuhkan. Dan biasanya kebaikan yang sudah pernah kita perbuat, akan tertutupi dengan perbuatan kotor yang kita lakukan.

Untuk menghindarkan hal-hal tersebut, kita harus rajin beribadah dan ada dukungan dari keluarga. Peran keluarga sangat penting karena keluarga adalah teman yang paling dekat bagi setiap orang. Seorang teman yang baik pasti akan memberikan nasihat ketika temannya melakukan perbuatan yang tidak benar. Seandainya keluarga Gayus mengingatkannya supaya tidak melakukan hal tesebut (korupsi), mungkin hal ini tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Tapi pihak keluarga Gayus sepertinya tidak mempermasalahkan asal-usul dari uang yang mereka didapatkan oleh Gayus. Mereka bahkan menikmati uang tersebut dengan senang hati.

Selain dukungakn keluarga, ada hal lain yang lebih penting yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan tidak akan berani melakukan hal-hal yang melanggar perintah-Nya. Hukum di dunia ini mungkin masih bisa dimanipulasi dan dihindari. Namun, manusia jangan lupa akan Hukum Tuhan yang merupakan hukum terutama dan utama.

Dari kasus Gayus ini, semoga setiap orang dapat belajar. Belajar untuk tidak serakah dan mempedulikan sesama, karena manusia adalah mahluk sosial dan mahluk Tuhan. Semoga kasus-kasus korupsi lainnya juga dapat dibongkar, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.

TAM (Technology Acceptance Model)

28 Mar

Berbagai penelitian dilakukan untuk mempelajari proses integrasi teknologi semenjak tahun 1980 –an. Salah satu teori integrasi teknologi yang cukup populer adalah technology acceptance model (TAM). Teori integrasi teknologi merupakan teori yang mengamalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer.

TAM mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi. Sedangkan faktor kedua adalah persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi (ease of use). Kedua faktor tersebut mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi (usefulness). Selanjutnya kemauan untuk memanfaatkan teknologi akan mempengaruhi penggunanan teknologi yang sesungguhnya.

Gbr. Konsep sederhana Technology Acceptance Model

Persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi dapat diukur dari beberapa faktor sebagai berikut:

a. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pengguna

b. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna

c. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna.

Faktor faktor diatas akan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi. Pada umumnya penguna teknologi akan memiliki persepsi positive terhadap teknologi yang disediakan. Persepsi negative akan muncul sebagai dampak dari penggunaan teknologi tersebut. Artinya persepsi negative berkembang setelah pengguna pernah mencoba teknologi tersebut atau pengguna berpengalaman buruk terhadap penggunaan teknologi tersebut.

Pengalaman buruk ini dapat berupa pengalaman menggunakan teknologi yang sejenis ataupun pengalaman setelah menggunakan teknologi yang disediakan. Faktor penyebab ini sebenarnya berkaitan erat dengan faktor kedua dari TAM yaitu persepsi pengguna terhadap kemudahan dalam menggunakan teknologi.

Persepsi pengguna terhadap kemudahan dalam menggunakan teknologi dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pertama berfokus pada teknologi itu sendiri misalnya pengalaman pengguna terhadap penggunana teknologi yang sejenis. Pengalaman baik pengguna akan teknologi sejenis akan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap teknologi baru yang disediakan, begitu pula sebaliknya.

Faktor kedua adalah reputasi akan teknologi tersebut yang diperoleh oleh pengguna. Reputasi yang baik yang didengar oleh pengguna akan mendorong keyakinan penguna akan kemudahan penggunaan teknologi tersebut,demikian pula sebaliknya. Teknologi yang dimaksud bukan hanya teknologi yang akan diadopsi tetapi juga teknologi lain yang sejenis dengan teknologi yang akan diadopsi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan menggunakan teknologi adalah tersedianya mekanisme support yang handal. Mekanisme support yang terpercaya akan mempengaruhi kepercayaan pengguna akan kemudahan teknologi misalnya pengguna merasa yakin bahwa terdapat mekanisme support yang handal jika kesulitan menggunakan teknologi maka mendorong persepsi pengguna kearah lebih positif. Demikian pula sebaliknya.

Sumber: Stevanus Wisnu Wijaya,  Kajian Teoritis Technology Acceptance Model Sebagai Model Pendekatan Untuk Menentukan Strategi Mendorong Kemauan Pengguna Dalam Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Jurnal)

Persepsi

28 Mar

Defenisi Persepsi

Persepsi didefenisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Proses ini dapat dijelaskan sebagai “bagaimana kita melihat dunia yang terdapat di sekeliling kita.”  ( Schiffman dan Kanuk : 2000: 136 )”

Menurut J. Setiadi (2003:160) , persepsi adalah proses bagaimana stimuli – stimuli ( rangsangan – rangsangan ) itu diseleksi, diorganisasikan, dan di interpretasikan.

Kotler dan Keller (2007:228) mengatakan  persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.

Seseorang yang mendapat suatu stimulus  atau  rangsangan  akan siap untuk melakukan sesuatu. Bagaimana orang tersebut melakukannya dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut terhadap sesuatu. Dua orang yang mendapat rangsangan yang sama dalam situasi yang obyektif mungkin bertindak lain kerena mereka memandang situasi dengan cara yang berbeda. Hampir semua kejadian di dunia ini penuh dengan rangsangan, suatu rangsangan adalah sebuah input yang merangsang satu atau lebih dari lima panca indera : penglihatan, penciuman, rasa, sentuhan, dan pendengaran.

Orang tidak mampu  menerima seluruh rangsangan yang terdapat di lingkungan mereka. Oleh karena itu, mereka menggunakan keterbukaan yang selektif untuk menentukan mana rangsangan yang harus diperhatikan dan mana yang harus diabaikan. Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi dapat didefinisikan juga sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara.

Sensasi itu sendiri, tergantung pada perubahan energi (yaitu perbedaan masukan). Suatu lingkungan yang benar-benar tidak menarik atau tidak berubah, tanpa memperhatikan kekuatan masukan panca indera, hanya sedikit atau sama sekali tidak memberikan sensasi.Jadi, seseorang yang tinggal di jalan raya yang sibuk di tengak kota Jakarta mungkin hanya sedikit menerima sensasi dan masukan stimuli yang ramai seperti klakson yang keras, karen bunyi tersebut sudah terbiasa di lingkungan itu. Jika panca indera berkurang, kemampuan untuk mengetahui perubahan masukan atau intensitas akan meningkat, sampau titik di mana seseorang mencapai kepekaan maksimum dalam situasi simuli yang minimum. Hal -hal inilah yang dapat mempengaruhi timbulnya persepsi.

.

Proses Persepsi

Persepsi tidak hanya tergantung pada sifat – sifat rangsangan fisik tetapi juga pada hubungan antara rangsangan dengan lingkungan dan individu. Seseorang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek

yang sama karena tiga proses persepsi : perhatian yang selektif, distorsi selektif, dan ingatan selektif.

  1. Perhat ian selektif adalah kecenderungan bagi manusia untuk menyaring sebagian besar informasi yang mereka hadapi, berarti bahwa pemasar harus bekerja cukup keras untuk menarik perhatian konsumen. Tantangan yang sesungguhnya adalah menjelaskan rangsangan mana yang akan diperhatikan orang.
  2. Distorsi selektif ; Rangsangan yang telah mendapatkan perhatian bahkan tidak selalu muncul di pikiran orang persis seperti yang diinginkan oleh pengirimnya. Distorsi selektif adalah kecenderungan menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan pra-konsepsi kita. Konsumen akan sering memelintir informasi sehingga menjadi konsisten dengan keyakinan awal mereka atas merek dan produk.

Ingatan selektif; Orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari, tapi cenderung mengingat informasi yang mendukung pandangan dan keyakinan mereka. Karena adanya ingatan selektif, kita cenderung mengingat hal – hal baik yang disebutkan tentang produk yang kita sukai dan melupakan hal – hal baik yang disebutkan tentang produk pesaing. Ingatan selektif menjelaskan mengapa para pemasar menggunakan drama dan pengulangan dalam mengirimkan pesan ke pasar sasaran mereka untuk memastikan bahwa pesan mereka tidak diremehkan.

.

Pengelompokkan  Persepsi

Orang tidak menerima berbagai stimuli yang mereka pilih dan lingkungan sebagai sensasi yang terpisah dan berbeda; sebaliknya, mereka cenderung mengelompokkannya menjadi kelompok-kelompok dan merasakannya sebagai suatu keseluruhan. Dengan demikian karakteristik stimulous yang dirasakan bahkan yang paling sederhana dipandang sebagi fungsi dari satuu keseluruhan di mana stimulus tersebut menjadi bagian darinya. Cara pengorgaisasian berdasarkana persepsi ini sangat mempermudah  kehidupan bagi individu.

Prinsip – prinsip khusus yang mendasari pengelompokkan persepsi ini seringkali disebut dengan nama yang diberikan aliran psikologi yang pertama mengembangkannya: psikologi Gestalt. (Gestalt, dalam bahasa Jerman, berarti pola atau konfigurasi). Tiga diantara paling dasar mengenaii pengelompokkan persepsi adalah figur dan dasar, pengelompokkan, dan pengakhiran.

1.  Figur dan dasar

Orang mempunyai kecenderungan untuk mengorganisasikan persepsi mereka ke dalam hubungan figur dan dasar. Ilustrasi visual yang paling sederhana yang terdiri dari suatu figur atas suatu dasar (yaitu latar belakang). Figur tersebut dianggap lebih jelas karena berbeda dengan dasarnya, kelihatan lebih baik, solid, danmenjadi latar belakang. Dasar biasanya dianggap sebagai tidak tentu, tidak jelas, dan berkesinambungan.

2.  Pengelompokkan

Individu cenderung mengelompokkan stimuli sehingga stimuli membentuk gambar atau kesan yang menyatu. Persepsi mengenali stimuli sebagai kelompok – kelompok atau potongan – potongan informasi, daripada sebagai kepingan – kepingan kecil informasi yang berlainan, mempermudah ingatan mereka maupun untuk mengingatkannya kembali.

3.   Penyelesaian

Para individu mempunyai kebutuhan untuk memperoleh peyelesaian. Mereka menyatakan kebutuhan ini dengan mengorganisasikan persepsinya sehingga mereka membentuk gambar yang lengkap. Walaupun pola stimuli yang mereka terima tidak lengkap, namun mereka cenderung merasakannya sebagai lengkap; yaitu, mereka secara sadar atau bawah sadar mengisi potongan – potongan yang hilang. Jadi, sebuah lingkaran yang bagian pinggirnya hilang akan dirasakan sebagi sebuah lingkaran, bukan bagian dari lingkungan.

Sumber:

Wahyuni, Dewi. Pengaruh Motivasi, Persepsi dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek “Honda” di Kawasan Surabaya Barat. Peer-reviewed scientific e-journal: UK Petra.

Leon G.Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen, 2004, Jakarta:Gramedia