Archive | April, 2011

Kontak Bisnis

16 Apr

Kontak bisnis adalah seseorang dalam sebuah perusahaan klien atau organisasi lainnya yang lebih sering dihubungi dalam rangka keperluan bisnis. Data kontak bisnis berfungsi untuk mengorganisasikan dan menyimpan informasi lengkap mengenai koneksi, sehingga memudahkan dan mempercepat akses ke data penting dalam rangka memelihara hubungan bisnis.

Dalam menjalin hubungan dengan kontak bisnis, maka negosiasi akan sering dilakukan. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak – pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.

Tahapan Negosiasi

Dalam pelaksanaan negoisiasi tidak ada standarisasi proses atau tahapan baku yang menjadi tolak ukur baik tidaknya negosiasi. Tahapan-tahapannya berkembang dengan sendirinya tergantung pad apermasalahan yang sedang dihadapi.

Tahapan Negosiasi Versi A

1. Persiapan

Negosiator mulai mengadakan kick off internal untuk keperluan pengumpul informasi relevan yang lengkap, pembentukan tim jika diperlukan, Dalam rangka pembentukan tim, perlu diadakan pembagian peran”, seperti:

  • Pemimpin tim negosiator: memimpin tim, memilih dan menentukan anggota tim, menentukan kebijakan khusus, dan mengendalikan anggota tim lainnya.
  • Anggota kooperatif: menunjukkan simpati ke pihak lain dan juga bertindak hati-hati agar pihak lain merasa kepentingannya tetap terlindungi.
  • Anggota oposisi: membantah argumentasi yang dilakukan pihak lain serta membuka kelemahan dan merendahkan posisi tawar pihak lain.
  • Sweeper:  sebagai problem solver pemecah kebuntuan dalam negosiasi, dan menunjukkan inkonsistensi pihak lain.

2. Proposal

Negosiator dapat memilih, apakah langsung melakukan penawaran pertama atau menunggu pihak lain yang mengajukan penawaran. Pada tahap ini, negosiatorsudah siap mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada, meneliti serta membaca strategi pihak lain.

3. Debat

Tahap ini merupakan uatu proses negosiasi yang sangat penting, Dengan debat, kita dapat mengetahui seberapa jauh kepentingan kita bisa dipertahankan atau diteruskan dan seberapa jauh kepentingan pihak lain akan kita terima. Tahap ini diisi dengan argumentasi dari masing-masing pihak,

4. Tawar menawar

Pada tahap ini, hal yang diperlukan adalah fakta, data, dan kemampuan untuk mencapai tujuan negosiasi.

5. Penutup

Hasil akhir dari suatu negosiasi adalah berhasil, gagal, ditunda, dead-lock, para pihak walk-out, dll. Jika negosiasi berhasil, maka akan direkomendasikan untuk membbuat semacam memorandum of understanding (MoU) untuk keprluan pihak menekan pihak lainnya dalam menjalankan kesepakan hasil negosiasi.

Tahapan Negosiasi Versi Pakar ADR

1. Tahap Persiapan.

Persiapan adalah kunci keberhasilan dalam suatu negosiasi. Hal yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah:

  • Mengenal lawan
  • Memahami kepentingan kita dan kepentingan pihak lain
  • Apakah masalahnya? Apakah yang menjadi masalah bersama?
  • Menyiapkan agenda dan longistik: ruangan, konsumsi, dll.
  • Menyiapkan tim dan strategi.
  • Menentukan BATNA (Best Alternative to A Negotiated Agrreement) atau harga dasar (bottom line).

2. Tahap Orientasi Dan Mengatur Posisi

  • Bertukar informasi
  • Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan
  • Mengajukan tawaran awal.

3. Tahap Pemberian Konsensi/Tawar-Menawar

  • Para pihak saling menyampaikan tawarannya, menjelaskan alasannya, dan membujuk pihak lain untuk menerimanya.
  • Tidak ada yang salah dengan memberikan konsesnsi, tapi jika kita harus memberikan konsesi, pastikan kita mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya.
  • Mencoba memahami pemikiran pihak lain.
  • Mengindentifikasi kebutuhan bersama
  • Mengembangkan dan mendiskusikan opsi-opsi penyelesaian.

4. Tahap Penutup

  • Mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan kriteris objektif.
  • Kesepakatan hanya mneguntungkan jika tidak ada opsi lain yang lebih baik,
  • Jika tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka komitmen dibatalkan atau dinyatakan tidak ada.

Prasyarat Negosiasi Yang Efektif

  1. Kemauan (willingness): mau menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara sukarela.
  2. Kesiapan (preparedness): siap melakukan negosiasi.
  3. Kewenangan (authorithative): mempunyai wewenang mengambil keputusan.
  4. Keseimbangan kekuatan (equal bargaining power): memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan salaing ketergantungan.
  5. Keterlibatan seluruh pihak terkait (stakeholdership): dukungan seluruh pihak terkait dalam proses negosiasi.
  6. Holistik (comprehensive): pembahasan permasalahan secara menyeluruh.
  7. Komunikasi antara para pihak masih ada.
  8. Rasa percaya antara para pihak masih ada.
  9. Sengketa tidak terlalu pelik
  10. Tanpa prasangka: segala komunikasi atau diskusi dalam rangka menyelesaikan sengketa tidak dapat digunakan sebagai bukti,

Langkah-Langkah Proses Diskusi Negosiasi

1.     Menemukan masalah atau hal-hal pokok dari kedua belah pihak

Cara terbaik adalah dengan mneyusun sebuah daftar bersama, lalu membuat kesepakatan akan urutan dan format untuk menjawab tiap masalah yang ada. Pada saat mengungkapkan masalah atau hal-hal yang akan dibicarakan, fokuskan untuk mengetahui dengan pasti minat pihak satunya dan bukan posisi mereka. Beberapa sikap yang perlu dihindarkan adalah menyembunyikan masalah, menahan masalah atau hal poko sampai saat terakhir untuk menekan pihak pemasok agar mau menglah. Sikap tersebut hanya akan melahirkan rasa tidak percaya, dan tidak ada manfaat yang didapat

2.     Saling berbagai informasi

Pada saat para peserta negosiasi membahas masalah dan hal-hal pokok, biasanya akan terjadi pertukaran informasi. Pada saat itu, ada dua kesalahan yang dapat terjadi, yaitu:

  • Menahan informasi
  • Mengulang informasi

Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para peserta negosiasi:

  • Hindari bertukar informasi dengan ganya berdasarkan pada apa yang akan dibagi oleh pihak satunya. Sejak awal, tentukan strategi tim untuk berbagi informasi.
  • Hindari mengulangi informasi yang sama.
  • Gunakan teknik bertanya yang baik untuk mendapatkan informasi bermanfaat dari pihak satunya.
  • Gunakan pertanyaan yang menginterogasi atau memberi saran dalam keadaan yang sesuai.
  • Cobalah teknik dengar pendapat (brainstorming) untuk membantu pihak satunya melihat kemungkinan lain yang tersedia.

3.     Mengembangkan pilihan untuk mengatasi semua masalah

Untuk dapat menyelidiki masalah dan mengembangkan pilihan secara bersama-sama, maka penggunaan ketrampilan bernegosiasi perlu dikuasai dan dilatih. Pertama, para peserta negosiasi harus dapat menetukan bagaimana mereka ingin menampilkan proposal tersebut. Mereka mempunyai 4 pilihan dasar saat menampilkan proposal.

  • Mengajukannya dalam bentuk pertanyaan.
  • Mengajukannya dalam bentuk pernyataan.
  • Mengajukannya berdasarkan proposal pihak satunya,
  • Mengajukannya berdasarkan proposal asi yang telah disetujui.

Sumber:

Pengadaan

15 Apr

Pengadaan adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak di luar organisasi. Manajemen Pengadaan adalah proses –proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebuah proyek dari luar organisasi yang “didukungnya”.

Tahapan Pengadaan:

1.     Perencanaan pembelanjaan dan pengadaan

Proses menentukan apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan dan bagaimana proses pengadaannya.  Dalam perencaan ini harus diputuskan apa yang harus diambil dari luar, tipe kontrak dan menggambarkan kerja yang harus dilakukan oleh distributor kelak.

2.     Perencanaan kontrak kerja sama

Proses menggambarkan kebutuhan produk atau servis yang diperlukan, yang digambarkan dalam RFP, kriteria evaluasi dan SOW.

3.     Permintaan respon dari distributor

Proses memperoleh informasi, tanggapan, penawaran atau proposal dari penjual

4.     Memilih distributor

Proses memilih suplier yang paling potensial melalui proses analisis suplier potensial dan negosiasi.

5.     Administrasi kontrak kerja sama

Formalisasi pernyataan kerja sama.

6.     Penutupan kontrak

Proses administrasi pengadaan barang dan jasa (proyek) di atur dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 yang merupakan perubahan terhadap kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ringkasan dari proses yang harus dilalui dalam rangka pengadaan barang dan jasa adalah sebegai berikut :

  1. Pengumuman lelang (mininal 1 hk di surat kabar dan 7 hk di internet).
  2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen (mulai 1 hk setelah pengumuman).
  3. Penejalasan pengadaan barang dan jasa (4 hk setelah tanggal pengumuman).
  4. Pemasukan penawaran (minimal 2 hk setelah penawaran).
  5. Pembukaan dokumen penawaran (hari kerja terakhir pemasukan dokumen)
  6. Evaluasi dokumen penawaran (maksimal 7 hk setelah pembukaan penawaran harga)
  7. Penilaian dan pembuktian kualifikasi.
  8. Usulan calon pemenang (maksimal 7 hk setelah pembukaan penawaran harga).
  9. Penetapan pemenang.
  10. Pengumuman pemenang (maksimal 2 hk seteleh penetapan).
  11. Masa sanggah (maksimal 5 hk setelah pengumuman).
  12. Penunjukkan pemenang (surat perintah pengadaan barang dan jasa) (maksimal 6 hk setelah pengumuman).
  13. Penandatanganan kontrak (maksimal 14 hk setelah surat perintah pengadaan barang dan jasa).

Meskipun waktu tercepat untuk memenuhi keseluruhan prosedur tersebut adalah 18 hari kerja,namun berdasarkan pengalaman dari pemda Sulawesi Utara pada kenyataannya prosedur tersebut membutuhkan waktu lebih dari itu. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan relative rendahnya realisasi barang modal. Sebagai konsekuensi logis dari lambatnya proses administrasi belanja modal, penempatan dana pemerintah di dalam sistem perbankan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Tinjauan Umum Manajemen Pengadaan

Sumber:


Pakta Integritas

14 Apr

Pakta Integritas merupakan salah satu alat (tool) yang dikembangkan Transparency International. Tujuannya adalah menyediakan sarana bagi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Masyarakat untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah (public contracting).

Konsep, prinsip dan metode Pakta Integritas ini telah dikembangkan di berbagai negara dengan penyesuaian dan modifikasi seperlunya. Hasilnya diakui oleh berbagai lembaga dunia seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, dapat mempersempit peluang korupsi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam kontrak-kontrak pemerintah, seperti pengadaan barang dan jasa (public procurement), privatisasi, lelang bagi lisensi maupun konsesi dan sebagainya.

Manfaat Pakta Integritas Bagi Institusi / Lembaga

  • Melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat dan karyawan dari tuduhan-tuduhan suap.
  • PI memungkinkan peserta lelang/kontraktor melaksanakan kontrak pengadaan yang bebas suap.
  • Membantu Institusi/ Lembaga mengurangi biaya ekonomi yang tinggi.
  • Pakta integritas membantu meningkatkan kredibilitas Institusi.
  • Pakta integritas membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengadaan barang/jasa instansi publik.
  • Pakta integritas membantu pelaksanaan program yang berkualitas dengan dukungan logistik tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

Elemen Penting

Gambar 1. Elemen Penting Dalam Pakta Integritas

Dasar Hukum Pakta Integritas

Gambar 2. Tabel Dasar Hukum Pakta Integritas

Isi Pakta Integritas

Komitmen Birokrat Secara Umum

  1. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN).
  2. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian – baik secara langsung atau tidak langsung – berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan dia atau pekerjaan dia.
  3. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi – secara langsung atau tidak langsung – berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan dia atau pekerjaan dia.
  4. Pemerintah daerah akan mempublikasikan ke publik dan selalu tanggap terhadap permintaan tentang seluruh informasi tentang administrasi pelayanan publik yang relevan, meliputi antara lain: prosedur, spesifikasi teknis, ketentuan perundang-undangan.
  5. Pejabat dan pegawai tidak akan mengungkapkan informasi rahasia yang hanya akan menguntungkan sekelompok/anggota masyarakat yang menyuap.
  6. Pejabat dan pegawai yang terlibat dalam proses, evaluasi, pembuatan, dan pelaksanaan pelayanan publik akan mengungkapkan “pertentangan kepentingan (conflict of interest)” yang terkait dengan kegiatan tersebut dan aset pribadi dan keluarganya (sesuai ketentuan yang berlaku) dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan, dan untuk memecahkan masalah itu; pejabat dan pegawai tersebut meminta kepada atasan untuk dapat memberikan rekomendasi.

(komitmen tersebut dapat dilihat pada exhibit 1)

 

Komitmen Khusus Pejabat Dan Swasta Yang Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa

Komitmen pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bagi pejabat dan pegawai yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa harus memperbaharui komitmen dengan menandatanganni Janji Integritas bersama-sama dengan pihak swasta sebagaimana tertuang pada exhibit 2.

Komitmen Masyarakat Pengusaha

Komitmen ini diberikan oleh Direksi dan wakilnya dalam proses pengadaan serta seluruh pegawainya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek :

  1. Mereka tidak akan memberi atau menawarkan, secara langsung atau lewat perantara, suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya kepada pegawai Instansi (atau saudara dan temannya).
  2. Mereka tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik dengan kelompok swasta maupun pejabat terkait dengan pengadaan serta pemantau independen yang dapat merusak transparansi, kewajaran proses pengadaan dan hasil-hasilnya.
  3. Mereka akan membuka semua data pembayaran dari pekerjaan apabila dipertanyakan dalam proses pengawasan.
  4. Mereka tidak akan menerima kompensasi atas pelanggaran terhadap komitmen dari pihak lain.
  5. Mereka akan mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak yang terkait atau perantaranya.
  6. Mengakui dan bekerjasama dengan kelompok pengawas independen dan Bawasda.
  7. Apabila terjadi perselisihan antara mereka yang melakukan komitmen, akan diselesaikan menurut kesepakatan yang tertuang dalam pakta.
  8. Apabila ternyata komitmen mereka langgar, mereka bersedia menanggung akibat pelanggaran tersebut, baik secara administratif maupun secara hukum yang berlaku

(Komitmen tersebut tertuang dalam satu rangkuman sebagaimana tercantum dalam exhibit 2)

Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Yang Bersendikan Pakta Integritas

1.  Mekanisme Pemantauan

Transparansi maksimum adalah kunci sukses, untuk memperolehnya diperlukan upaya sebagai berikut :

  1. Adanya akses publik untuk memperolah informasi seluasluasnya. Isi serta tata caranya sebaiknya tertuang pada Perda Transparansi dan Perda Partisipasi Publik.
  2. Disepakati adanya pemantau independen yang ahli dibidangnya, dan dipercaya oleh masyarakat, serta tidak terjadi pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas.
  3. Disepakati adanya forum yang mendiskusikan langkah konkrit implementasi pakta integritas.
  4. Bilamana memungkinkan ada forum diskusi lewat Internet.
  5. Disepakati adanya public hearing apabila diperlukan.
  6. Informasi rahasia tetap dijaga (merupakan bagian dalam Perda Transparansi dan Partisipasi).
  7. Output dari monitoring dan pengawasan: pernyataan proses pengadaan cacat atau tidak cacat.

Pihak-Pihak Terkait

  1. Pejabat sebagai penerima tugas menyediakan layanan publik yang prima.
  2. Seluruh stakeholder/masyarakat yang membutuhkan layanan publik.
  3. Aliansi lembaga swadaya masyarakat yang memiliki keahlian dibidang monitoring/pengawasan yang bersedia dan disepakati stakeholder untuk melakukan monitoring.

Pelaksana Pemantau Independen

  1. Pemantau independen adalah kelompok instansi pemerintah.
  2. Dan bukan dari kelompok instansi pemerintah yang bercirikan :
  • Jika mereka adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan yang dimonitor.
  • Jika mereka merupakan kerabat dan keluarga pihak yang terlibat.
  • Jika mereka secara hukum menjadi wakil pihak yang terlibat.
  • Jika mereka bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, kecuali pegawai yang bertidak atas nama instansi pemerintah.
  • Jika memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat.

Pelaksanaan Proses Pemantauan Independen

  1. Adanya kerjasama dan pengakuan formal dari institusi publik atas peran lembaga independen dan memantau implementasinya.
  2. Adanya lembaga independen sebagai badan pengawas external yang diakui dan mendapat dana dari anggaran belanja pemerintah daerah (APBD).
  3. Lembaga tersebut merupakan Gabungan Lembaga Independen yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pemantauan.
  4. Pemahaman terhadap semua prosedur tetap pelayanan prima yang disediakan oleh pemerintah daerah.
  5. Diberlakukannya Perda tentang Transparansi dan Partisipasi atau peraturan yang sejenis saat pakta integritas diberlakukan oleh pemerintah daerah.
  6. Disepakatinya juklak pemantauan oleh kelompok terkait dalam penerapan pakta integritas, sehingga Tim Pengelola Pengaduan yang diakui dapat memantau Pakta Integritas dapat bekerja secara komprehensif.
  7. Kerahasiaan informasi harus dijaga, dan TPP bertanggung jawab atas informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Transparansi Informasi dan Partisipasi Masyarakat.
  8. TPP harus secara konsekuen dalam melaksanakan tugas sebagai pemantau independen, dan memegang teguh Kode Etik LSM dalam melaksanakan kegiatan.

Juklak Pemantauan

Isi juklak pemantauan setidak-tidaknya berisi:

  1. Kode Etik TPP.
  2. Pengertian tertentangan kepentingan ( k onflict of interest.)
  3. Keterbukaan akses informasi dokumen publik.
  4. Asas kerahasiaan.
  5. Dimengerti dan dipedomani, serta ditandatangai oleh TPP (Tim Pengelola Pengaduan).

Juklak Monitoring Pakta Integritas disusun dan dimonitor melalui penyusunan daftar simak masingmasing kegiatan dan dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan aliansi masyarakat pemerhati pengadaan barang dan jasa di Indonesia(dalam kasus pengadaan barang dan jasa.

Gambar 3. Titik Dasar Monitoring Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa

Gambar 4 . (a)Proses-Proses Yang Dipantau TPP Dari Kegiatan Mitra Kerja/Pengusaha Dalam Rangka Penerapan Pakta Integritas; (b) Proses-Proses Kegiatan Strategis Panitia
Yang Dipantau Oleh TPP

Gambar 5. (A) Proses-proses Kegiatan Strategis Pemimpin Proyek Yang Dipantau Oleh TPP Dalam Rangka Pakta Integritas Pimpinan Proyek ; (B). Proses-proses Kegiatan Strategis Pejabat
Yang DipantauOleh TPP Dalam Rangka Pakta Integritas

2.  Mekanisme Pengaduan

  1. Apabila ada pengaduan dari masyarakat/stakeholder terhadap pelaksanaan layanan publik yang ternyata terdapat cacat dalam penerapan pakta integritas, pelapor menyampaikan kepada Bawasda/TPP kotak saran dan pengaduan di pemda.
  2. Laporan dapat secara anonim, atau terbuka (jelas pelapornya).
  3. Pihak Bawasda/TPP segera menangani laporan tersebut tanpa melihat pelapornya baik anonim atau terbuka.
  4. Pemecahan/solusi secara disampaikan balik kepada masyarakat, dan apabila terjadi penyimpangan penerapan pakta integritas, segera TPP manyampaikan pada masing-masing pihak untuk membicarakan pelanggaran tersebut.
  5. Penyelesaian berdasarkan pedoman yang disepakati dalam resolusi pertikaian antar entitas terkait.
  6. Apabila ternyata laporan stakeholder terbukti benar sanksi perlu ditegakkan.

Gambar 6. Mekanisme Pengaduan (Complaint Mechanism)

3.  Mekanisme Resolusi Konflik

Pelaksanaan janji integritas yang melibatkan tiga kelompok yang ada di masyarakat akan sangat rawan terhadap terjadinya pertentangan kepentingan apabila dalam pelaksanaannya tidak didasari dengan ketulusan hati masing-masing pihak, serta harus mampu mengubah paradigma yang selama ini dianut.

Perselisihan dapat terjadi antara

  1. Pejabat terkait dengan pengadaan barang dan jasa (atasan pimpro, pimpro, panitia) dengan mitra kerja.
  2. Pejabat dengan masyarakat.
  3. Mitra kerja/pebisnis dengan masyarakat.

Pola resolusi perselisihan melalui ajudikasi

  1. Kedua belah pihak mengangkat satu tenaga professional ajudikator yang memiliki kemampuan dan dihormati kedua belah pihak.
  2. Penyelesaian masalah yang timbul akibat tidak dipenuhi pakta integritas tersebut, sehingga menimbulkan perselisihan, sepenuhnya ditangani oleh ajudikator yang mereka hormati karena kearifannya.
  3. Dalam hal para pihak ternyata tidak bersedia menerima putusan/rekomendasi dari ajudikator yang mereka pilih, mereka dapat meminta badan yang tetap (ombudsman nasional, atau Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) untuk penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.

Pola resolusi perselisihan melalui mediasi.

  1. Masing-masing pihak memilih seorang mediator yakni arbitrator yang profesional dan memiliki kemampuan serta integritas.
  2. Masing-masing mediator atau arbitrator akan menunjuk seorang arbitrator sebagai pihak ketiga.
  3. Penyelesaian masalah yang timbul akibat tidak dipenuhinya janji integritas yang telah mereka sepakati, sehingga menimbulkan perselisihan, sepenuhnya ditangan para mediator yang terdiri 3 profesional tersebut.
  4. Dalam hal para pihak ternyata menolak putusan atau rekomendasi para pakar tersebut, perselisihan dapat dibawa ke ombudsman nasional (apabila menghendaki penyelesaian di luar pengadilan).

Pola resolusi perselisihan melalui pengadilan.

  1. Gabungan pengawas independen membawa masalah perselisihan/pertikaian kepengadilan setempat.
  2. Informasi dan temuan terkait dalam penerapan pakta integritas disampaikan secara utuh kepada pihak terkait.
  3. Masyarakat pelapor/saksi merupakan entitas yang perlu dilindungi oleh semua pihak, terutama oleh pihak yudikatif, dan Pemerintah Daerah.
  4. Masyarakat dan TPP secara bersama-sama harus melindungi secara informal terhadap saksi

4.  Mekanisme Perlindungan Saksi

Merupakan langkah penting, dan telah diamanatkan oleh MPR, melalui kebebasan memperoleh informasi, TAP MPR NO VIII/ 2001, meskipun saat ini undang –undangnya belum terbentuk. Namun pimpinan lembaga/institusi publik dapat mengambil inisiatif untuk membentuk dan mengembangkan peraturan yang sangat bermanfaat bagi terlaksananya suatu pengungkapan informasi yang tersembunyi. Hal ini berkaitan dengan banyaknya pengungkap praktik-praktik KKN yang dipecat. Terlebih dalam kasus vertikal atau laporan dari bawah. Mekanisme tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

  1. Bagi karyawan institusi publik yang melaporkan adanya suap dan atau bentuk KKN lainnya akan dijamin kerahasiaan identitasnya.
  2. Masyarakat pelapor/saksi/anonimus merupakan entitas yang perlu dilindungi oleh pejabat yang berwenang.
  3. Bersama masyarakat, TPP harus melindungi secara informal terhadap saksi.
  4. Adanya perlindungan bagi saksi terhadap segala bentuk retaliasi dari pihak yang dilaporkan atau dirugikan. (retaliasi- balas dendam, berupa pemecatan, mutasi/pengasingan, dan lain-lain).

Contoh Pakta Integritas:

Gambar 7. Contoh Pakta Integritas

Sumber:


Kontrak Kerja

14 Apr

Kontrak (perjanjian) adalah suatu “peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. (Subekti, 1983:1).

Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan :

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.

Pengusaha adalah :

  1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban.

Syarat Sah Kontrak (Perjanjian)

Menurut Pasal 1338 ayat (1), perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Untuk itu, pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KHU Perdata yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan

Kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Kecakapan di sini berarti para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan oleh hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

3. Hal tertentu

Maksudnya objek yang diatur kontrak harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

4. Sebab yang dibolehkan

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Cara Membuat Kontrak (Perjanjian) Kerja

1. Masa Percobaan

Masa percobaan dimaksudkan untuk memperhatikan calon buruh (magang), mampu atau tidak untuk melakukan pekerjaan yang akan diserahkan kepadanya serta untuk mengetahui kepribadian calon buruh (magang).

Mengenai pengaturan masa percobaan (Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. : PER-04/MEN/1986 tentang Tata Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian) ditentukan bahwa :

  1. Hubungan kerja yang mempersyaratkan adanya masa percobaan, harus dinyatakan secara tertulis.
  2. Lamanya masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan dan boleh diadakan hanya untuk satu kali percobaan.
  3. Ketentuan adanya masa percobaan tidak berlaku untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Lama masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan, yang berarti bahwa masa percobaan dapat diadakan untuk waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, misalnya 1 (bulan), 1 1/2 (satu setengah) bulan, 2 (dua) bulan, 2 1/2 (dua setengah) bulan. Jika masa percobaan lamanya kurang dari 3 (tiga) bulan, tidak boleh diadakan masa percobaan lain dengan dalih lamanya masa percobaan belum mencapai 3 (tiga) bulan, sebab masa percobaan hanya boleh diadakan 1 (satu) kali saja. Masa masa percobaan ini harus dinyatakan secara tertulis lebih dahulu.

2. Yang Dapat Membuat Perjanjian Kerja

Pembuatan kontrak kerja hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa. Pengertian orang dewasa di sini adalah:

  • Menurut KUH Perdata, seseorang dianggap telah dewasa dan karenanya mampu bertindak dalam lalu lintas hukum, jika telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin.
  • Menurut Hukum Adat, seseorang disebut sebagai orang dewasa jika sudah dipandang sebagai akil balik atau sudah kawin. Biasanya telah berumur 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun.
  • Menurut Hukum Perburuhan, orang dewasa ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas (Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1984).

Berdasarkan uraian di atas maka orang yang dapat membuat perjanjian kerja adalah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas, tidak peduli sudah kawin atau belum.

Menurut hukum perburuhan, orang yang belum dewasa dibagi atas :

  • Anak, ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah.
  • Orang muda, ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur di atas 14 tahun, akan tetapi di bawah 18 tahun.

Dalam Undang-undang Kerja disebutkan bahwa anak tidak boleh menjalankan pekerjaan (pasal 2), dengan kata lain anak tidak dapat mengadakan perjanjian kerja.

3. Bentuk Perjanjian Kerja

Bentuk dari Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu berbeda dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Bagi perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan latin, serta harus memuat :

  1. nama dan alamat pengusaha/perusahaan
  2. nama, alamat, umur dan jenis kelamin buruh
  3. jabatan atau jenis/macam pekerjaan
  4. besarnya upah serta cara pembayarannya
  5. hak dan kewajiban buruh
  6. hak dan kewajiban pengusaha
  7. syarat-syarat kerjanya
  8. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
  9. tempat atau lokasi kerja
  10. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat dan tanggal mulai berlaku.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat rangkap 3 (tiga) dan masing-masing untuk buruh, pengusaha dan Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus didaftarkan pada Kandep setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani. Biaya-biaya dalam rangka pembuatan perjanjian kerja menjadi tanggungan pengusaha.

Bagi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu bentuknya bebas artinya dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Selain itu bahasa maupun yang digunakan juga bebas, demikian juga dibuat rangkap berapa terserah pada kedua belah pihak.

4. Isi Perjanjian Kerja

Baik dalam KUH Perdata maupun dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/PER/1986 tentang Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu tidak ditentukan tentang isi dari perjanjian kerja. Pada pokoknya isi dari perjanjian kerja tidak dilarang oleh peraturan perundangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan.

Dalam praktek, pada umumnya isi perjanjian kerja biasanya mengenai besarnya upah, macam pekerjaan dan jangka waktunya.

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, sedangkan perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja.

5. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu

Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu, dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali saja dengan waktu yang sama, tetapi paling lama 1 (satu) tahun. Untuk mengadakan perpanjangan pengusaha harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada buruh selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut berakhir.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diperbaharui hanya 1 (satu) kali saja dan pembeharuan tersebut baru dapat diadakan setelah 21 (dua puluh satu) hari dari berakhirnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut.

6. Penggunaan Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat, jenis atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

  • Sekali selesai atau sementara sifatnya
  • Diperkirakan untuk waktu yang tidak terlalu lama akan selesai
  • Bersifat musiman atau yang berulang kembali
  • Bukan merupakan kegiatan pokok suatu perusahaan atau hanya merupakan penunjang
  • Berhubungan dengan produk baru, atau kegiatan baru atau tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan.

Bagi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat diadakan untuk semua pekerjaan, tidak membedakan sifat, jenis dan kegiatannya.

7. Uang Panjar

Jika pada suatu pembuatan perjanjian kerja diberikan oleh majikan dan diterima oleh buruh uang panjar, maka pihak manapun tidak berwenang membatalkan kontrak (perjanjian) kerja itu dengan jalan tidak meminta kembali atau mengembalikan uang panjar (Pasal 1601e KUH Perdata). Meskipun uang panjar dikembalikan atau dianggap telah hilang, perjanjian kerja tetap ada.Untuk Keppres belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai kontrak kerja.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perjanjian kontrak kerja bagi (Serikat Buruh) adalah PP No. 49 Tahun 1954 tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan.

Untuk kontrak kerja (tenaga lokal) dilingkungan MIGAS pada prinsipnya inti dari semua syarat, sifat dari kontrak tersebut adalah sama hanya isi dan pelaksanaan kontrak kerja tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan.

Draft Kontrak Kerja

Berikut ini  merupkan contoh surat perjanjian (kontrak) kerja dalam bidang IT.

Gambar 1.  Surat Perjanjian Kontrak Kerja Service Dan Perawatam Komputer

Gambar 2. Surat Perjanjian Kerja Pengembangan Sstem Inventory

Sumber:

Badan Usaha

14 Apr

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Jenis Badan Usaha

  • Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan.
  • BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah.

Perjan: badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu mengalami merugi. Contoh: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI.

Perum : perjan yang sudah diubah dengan tujuan profit oriented. Perum juga di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun, perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi persero.

Persero : Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah dengan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi dan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Contoh: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero), dll.

  • BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. BUMS dapat dibagi menjadi perusahaan persekutuan dan Yayasan.

Perusahaan persekutuan: perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan.

Firma (Fa): badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap- tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri seta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian.

Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV): suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. CV memiliki2 pihak, yaitu pihak aktif (memimpin dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan) dan pihak pasif (anggota yang hanya menanamkan modalnya saja).

Perseroan terbatas (PT): badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemengang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan (dividen).

Yayasan: badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum.

Adapun beberapa alasan pendirian suatu badan usaha adalah

  • untuk hidup,
  • bebas dan tidak terikat,
  • dorongan sosial,
  • mendapat kekuasaan, atau
  • melanjutkan usaha orang tua.

Faktor – faktor  yang harus dihadapi atau diperhitungkan di dalam pendirian suatu badan usaha, khususnya di bidang IT adalah:

  1. Barang dan Jasa yang akan dijual
  2. Pemasaran barang dan jasa
  3. Penentuan harga
  4. Pembelian
  5. Kebutuhan Tenaga Kerja
  6. Organisasi intern
  7. Pembelanjaan
  8. Jenis badan usaha yang akan dipilih, dll.

Di dalam pendirian suatu badan usaha, ada terdapat beberapa fungsi yang akan terlibat di dalam bisnis-nya:

  • Manajemen: cara karyawan dan sumber-sumber lain digunakan oleh perusahaan.
  • Pemasaran: cara produk/jasa dikembangkan, diberi harga, didistribusikan dan dipromosikan kepada pelanggan.
  • Keuangan: cara perusahaan mendapatkan dan menggunakan dana untuk operasi bisnisnya
  • Akuntansi: ringkasan dan analisis suatu kondisi keuangan suatu perusahaan.
  • Sistem Informasi: meliputi teknologi Informasi, masyarakat dan prosedur yang bejerja sama untuk memberikan Informasi yang cocok kepada karyawan perusahaan sehingga mereka dapat membuat keputusan bisnis

Proses Pendirian Badan Usaha

  1. Mengadakan rapat umum pemegang saham.
  2. Dibuatkan akte notaris (nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan).
  3. Didaftarkan di pengadilan negeri (dokumen : izin domisili, surat tanda daftar perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri masing-masing).
  4. Diberitahukan dalam lembaran negara (legalitas dari dept. kehakiman).

Perizinan pembuatan badan usaha perlu dirancang agar dalam pelaksanaan kegiatan, para pelaku dunia usaha menyadari akan tanggung jawab dan tidak asal dalam melakukan praktik kerja yang dapat merugikan orang lain atau bahkan Negara. Peraturan perizinan memliki mata rantai prosedur yang panjangnya bergantung pada skala perusahaan yang akan didirikan. Adapun yang menjadi pokok yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan pendirian badan usaha ialah :

Tahapan pengurusan izin pendirian

Bagi perusahaan skala besar hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan Letter of Intent yang dapat berupa izin sementara, izin tetap hinga izin perluasan. Untk beerapa jenis perusahaan misalnya, sole distributor dari sebuah merek dagang, Letter of Intent akan memberi turunan berupa Letter of Appointment sebagai bentuk surat perjanjian keagenan yang merupakan izin perluasan jika perusahaan ini memberi kesempatan pada perusahaan lain untuk mendistribusikan barang yang diproduksi.

Tahapan pengesahan menjadi badan hukum

Tidak semua badan usaha mesti ber badan hukum. Akan tetapi setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Izin yang mengikat suatu bentuk usaha tertentu di Indonesia memang terdapat lebih dari satu macam. Adapun pengakuan badan hukum bisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hingga Undang-Undang Penanaman Modal Asing ( UU PMA ).

Tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani

Badan usaha dikelompokkan kedalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian dsb. Badan hukum.

Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain yang terkait

Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun diluar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pembuatan obat berupa SIUP. Maka sebgai kelanjutannya, kegiatan ini harus mendapatkan sertifikasi juga dari BP POM, Izin Gangguan atau HO dari Dinas Perizinan, Izin Reklame, dll.

Sumber:


Perbandingan Model Profesi IT Di Beberapa Negara

13 Apr

Model SRIG-PS – SEARCC

South East Asia Regional Computer Confideration (SEARCC) merupakan suatu forum/badan yang beranggotakan himpunan profiesional IT yang terdiri dari 13 negara. SEARCC dibentuk pada Februari 1978, di Singapore oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara : Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapore dan Thailand. Awalnya, SEARCC mengadakan konferensi setahun dua kali di tiap negara anggotanya secara bergiliran. Namun, karena keanggotaannya semakin bertambah, maka konferensi dilakukan sekali tiap tahunnya. Negara yang sudah menjadi anggota SEARCC adalah Sri Lanka, Australia, Hong Kong, India Indonesia, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Philipina, Singapore, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Kanada.

Salah satu kegiatan dari SEARCC adalah SRIG-PS (Special Regional Interest Group on Profesional Standardisation).  SRIG-PS dibentuk karena adanya kebutuhan untuk menciptakan dan menjaga standard profesional yang tinggi dalam dunia Teknologi Informasi, khususnya ketika sumber daya di region ini memiliki kontribusi yang penting bagi kebutuhan pengembangan TI secara global.

Model SEARCC untuk pembagian job dalam lingkungan TI merupakan model 2 dimensi yang mepertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Pembagian Job Menurut Model SEARCC SRIG-PS

Jenis pekerjaan dari model ini dapat dibaca pada materi sebelumnya [klik di sini].

Sertifikasi pada model SRIG-PS adalah independen, obyektif, dan tugas yang regular bagi kepentingan profesional dalam satu atau lebih area di teknologi informasi. Sedangkan sertifikasi pada IEEE adalah suatu jaminan tertulis, yang merupakan suatu demonstrasi formal yang merupakan konfirmasi dan merupakan suatu sistem atau komponen dari suatu persyaratan tertentu dan diterima untuk keperluan operasi.

Gambar 2. Pemetaan Model Sertifikasi SEARCC

Sertifikasi ini memiliki tujuan untuk : membentuk tenaga praktisi yang berkualitas tinggi, membentuk standar kerja yang tinggi, dan mengembangkan prosionalisme yanng berkesinmabungan. Bagi tenaga IT profesional, sertifikasi ini merupakan pengakuan akan pengetahuan yang kaya, perencanaan karier, profesional development, dan meningkatkan international marketability.

Model Association for Computing Machinery (ACM)

ACM merupakan sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1947. Anggota ACM sekitar 78.000 terdiri dari para profesional dan para pelajar yang tertarik akan komputer. ACM bermarkas besari di Kota New York.

ACM memiliki empat “Dewan (boards)” yang membuat berbagai komite dan sub kelompok. Dewan ini bertugas untuk membantu staf utama dalam menjaga kualitas layanan dan produk. Dewan tersebut adalah

  • Publications
  • SIG (Special Interest Group) Governing Board
  • Education
  • Membership Services Board

Pesaing utama ACM adalah IEEE Computer Society. Sulit untuk membedakan perbedaan keduanya secara akurat. ACM berfokus pada ilmu komputer teoritis dan aplikasi pengguna akhir. Namun, IEEE lebih memfokuskan pada perangkat keras dan masalah standardisasi. Perbedaan lainnya, ACM bagi para ilmuwan komputer dan IEEE untuk insinyur listrik, walaupun sub kelompok IEEE terbesar adalah yang Computer Society. Tentu saja, ada yang signifikan tumpang tindih antara kedua organisasi, dan mereka kadang-kadang bekerjasama dalam proyek-proyek seperti pengembangan kurikulum ilmu komputer.

Model ACM ini terlalu berorientasi ke hardware sehinggga kurang cocok untuk profesi Teknologi Informasi.

Model British Computer Society (BCS)

BCS merupakan suatu model yang komprehensif, tetap berlangsung dan mudah dipahami. Namun, bukan suatu sistem sertifikasi, melainkan suatu model yang menjadi acuan program pengembangan profesi. Sertifikasi model ini hanya meliputi beberapa fungsi dari sistem spesialis, prog rammer, dan sistem analis (lihat gambar 2).

Model BCS mengklasifikasikan pekerjaan IT ke dalam beberapa tingkatan, yaitu:

Level 0. Unskilled Entry

Level 1. Standard Entry

Level 2. Initially Trainded Practitioner

Level 3. Trained Practitioner

Level 4. Fully Skilled Practitioner

Level 5. Experienced Practitioner/Manager

Level 6. Specialist Practitioner/Manager

Level 7. Senior Specialist/Manager

Level 8. Principal Specialist/Experienced Manager

Level 9. Senior Manager/Director

Setiap sel dari model BCS/ISM ditentukan berdasarkan :

  • Latar belakang akademik,
  • Pengalaman dan tingkatan keahlian,
  • Tugas dan atribut, dan
  • Pelatihan yang dibutuhkan.

Pemetaan model SEARCC dengan model BCS dalam hal pembagian kerja dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Pemetaan Terhadap Model BCS

 

Model Japan Information Technology Engineer Examination (JITEE)

Model JITEE ini komprehensif, tetapi tidak ada yang tertulis dalam bahasa Inggris. Berdasarkan kemungkinan yang tercocok pemetaan dilakukan terhadap model BCS, dan Japan IT Engineer Model.Model ini mendefenisikan setiap cell berdasarkan atas fungsi, pengalaman, serta pengetahuan ,keahilian, dan kemampuan. Sertifikasi dari model ini melakukan pemetaan cukup komprehensif dengan model SRIG-PS.

Gambar 4.  Klasifikasi Pekerjaan Model JITEE

 

Gambar 5. (a) Pembagian Kerja Menurut JITEE ; (b) Pemetaan UntukSpesialis Terhadap Model JITEE

 

Australian Computer Society Certification Scheme(ACS)

Sistem ACS dibentuk pada tahun 1965 dan merupakan satu-satunya himpunan TI di Australia. ACS beranggotakan sekitar 15.500 orang, sehingga termasuk salah satu himpunan komputer terbesar di dunia berdasarkan per kapita. Sertifikasi pada sistem ini hanya meliputi beberapa area saja (seperti terlihat pada gambar 2).

Materi yang diujikan pada sistem sertifikasi tersebut terdiri dari 2 subjek utama trend TI, legal bisinis, issue etik, dan Spesialis dalam area Project Manajement, Applications Planning, System Integration, dan Data Communication. Skema ini memiliki kesesuaian dengan model SRIG-PS yaitu : Data Communication Specialists dan System Integration Specialist. ACS merencanakan untuk mengembangkan sertifikasi untuk Security Specialist.

ACS Certification System ini ditawarkan melalui proses belajar jarak jauh melalui Deakin University. Dan pusat-pusat ujian tersebar di negara-negara anggota SEARCC seperti : Auckland, Hong Kong, Jakarta, Johor Baru, Kelantan Kota Kinibalu, Kuala Lump ur, Penang, Singapore, Wellington. Biaya untuk mengikuti pelatihan dan ujian ACS ini sekitar $400.00. Setiap pemegang sertifikat wajib mengikuti re-sertifikasi setelah 5 tahun. Ini dapat dilakukan dengan duduk mengikuti ujian ulang atau dengan mengikuti 30 jam profesional development, mela lui Practising Computer Profesional Scheme.

Singapore Computer Society (Profesional Code of Conduct)

Gambar 6. Model Klasifikasi Pekerjaan Di Singapura

Pada model Singapore ini juga dilakukan pembagian berdasarkan tingkatan senioritas. Misalnya tingkatan pada System development -nya, yaitu:

  • Programmer
  • Analyst/Programmer
  • Senior Analyst/Programmer
  • Principal Analyst/Programmer
  • System Analyst
  • Senior System Analyst
  • Principal System Analyst
  • Development Manage

Malaysian Computer Society (Code of Profesional Conduct)

Gambar 7. Model Klasifikasi Pekerjaan Di Malaysia

Model Malaysia ini mirip dengan model Singapore membedakan posisi pekerjaan pada berbagai sektor bisnis. Namun, keduanya memuliki perbedaan dalam melakukan ranking senioritas, misalnya tingkatan untuk System Development-nya adalah:

  • Programmer
  • System Analyst/Designer
  • System Development Executive

Model Singapore dan Malaysia memiliki banyak kesamaan dan dapat diintegrasi, dengan pembagian sebagai berikuti :

  • System Development
  • Computer Operations
  • Sales, Marketing and Services
  • Education and Trainings
  • Research and Developments
  • Spesialist Support
  • Consultancy

Sumber:

 

 

Job Description Profesi Di Bidang IT

13 Apr

Berikut ini merupakan beberapa description job dari beberapa profesi yang terdapat di bidang IT [ klik di sini ].

IT Programmer

  1. Mengmbil bagian dalam pengembangan dan integrasi perangkat lunak.
  2. Mengembangkan secara aktif kemampuan dalam pengembangan perangkat lunak.
  3. Menerima permintaan user untuk masalah-masalah yang harus diselesaikan.
  4. Menyediaakan dukungan dan penyelesaian masalah konsumen baik untuk konsumen internal maupun eksternal.
  5. Bertanggung jawab atas kepuasan terkini pelanggan.
  6. Melakukan tugas-tugas yang berkaitan dan tanggung jawab yang diminta, seperti dalam sertifikat dan menuruti rencana dasar perusahaan untuk membangun kecakapan dalam portfolio pruduk.
  7. Mengerjakan macam-macam tugas terkait seperti yang diberikan.
  8. Membentuk kekompakan maksimum dalam perusahaan bersama dengan rekan-rekan dalam perusahaan.

System Analyst

  1. Mengumpulkan informasi untuk penganalisaan dan evaluasi sistem yang sudah ada maupun untuk rancangan suatu sistem.
  2. Riset, perencanaan, instalasi, konfigurasi, troubleshoot, pemeliharaan, dan upgrade sistem pengoperasian.
  3. Riset, perencanaan, instalasi, konfigurasi, troubleshoot, pemeliharaan, dan upgrade perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem pengoperasiannya.
  4. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap prosedur bisnis yang ada maupun yang sedang diajukan atau terhadap kendala yang ada untuk memenuhi keperluan data processing.
  5. Mempersiapkan flow chart dan diagram yang menggambarkan kemampuan dan proses dari sistem yang digunakan.
  6. Melakukan riset dan rekomendasi untuk pembelian, penggunaan, dan pembangunan hardware dan software.
  7. Memperbaiki berbagai masalah seputar hardware, software, dan konektivitas, termasuk di dalamnya akses pengguna dan konfigurasi komponen.
  8. Memilih prosedur yang tepat dan mencari support ketika terjadi kesalahan, dan panduan yang ada tidak mencukupi, atau timbul permasalahan besar yang tidak terduga.
  9. Mencatat dan memelihara laporan tentang perlengkapan perangkat keras dan lunak, lisensi situs dan/ atau server, serta akses dan security pengguna.
  10. Mencari alternatif untuk mengoptimalkan penggunaan komputer.
  11. Mampu bekerja sebagai bagian dari team, misalnya dalam hal jaringan, guna menjamin konektivitas dan keserasian proses di antara sistem yang ada.
  12. Mencatat dan menyimpan dokumentasi atas sistem.
  13. Melakukan riset yang bersifat teknis atas system upgrade untuk menentukan feasibility, biaya dan waktu, serta kesesuaian dengan sistem yang ada.
  14. Menjaga confidentiality atas informasi yang diproses dan disimpan dalam jaringan
  15. Mendokumentasikan kekurangan serta solusi terhadap sistem yang adasebagai catatan untuk masa yang akan datang.

IT Project Managers

  1. Mengembangkan dan mengelola work breakdown structure (WBS) proyek teknologi informasi.
  2. Mengembangkan atau memperbarui rencana proyek untuk proyek-proyek teknologi informasi termasuk informasi seperti tujuan proyek, teknologi, sistem, spesifikasi informasi, jadwal, dana, dan staf.
  3. Mengelola pelaksanaan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran, jadwal, dan ruang lingkup.
  4. Menyiapkan laporan status proyek dengan mengumpulkan, menganalisis, dan meringkas informasi dan tren.
  5. Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan rentang kewenangan kepada personil proyek.
  6. Mengkoordinasikan rekrutmen atau pemilihan personil proyek.
  7. Mengembangkan dan mengelola anggaran tahunan untuk proyek-proyek teknologi informasi.
  8. Mengembangkan rencana pelaksanaan yang mencakup analisis seperti biaya-manfaat atau laba atas investasi.
  9. Secara langsung atau mengkoordinasikan kegiatan personil proyek.
  10. Menetapkan dan melaksanakan rencana komunikasi proyek.

IT Support Officer

  1. Menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan IT
  2. Membeli hardware IT, software dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut.
  3. Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware & software Windows & Macintosh, peralatan termasuk printer, scanner, hard-drives external, dll
  4. Korespondensi dengan penyedia jasa eksternal termasuk Internet Service Provider, penyedia jasa Email, hardware, dan software supplier, dll.
  5. Mengatur penawaran harga barang dan tanda terima dengan supplier untuk kebutuhan yang berhubungan dengan IT.
  6. Menyediakan data / informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan department regular

Network Administrator

  1. Maintain dan perawatan jaringan LAN.
  2. Archive data.
  3. Maintain dan perawatan komputer.

Network Engineer

  1. Maintenance LAN dan Koneksi Internet
  2. Maintenance hardware
  3. Maintenance database dan file
  4. Help Desk
  5. Inventory

Network and Computer Systems Administrators

  1. Menjaga dan mengelola jaringan komputer dan lingkungan komputasi terkait termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan semua konfigurasi.
  2. Melakukan backup data dan operasi pemulihan kerusakan.
  3. Mendiagnosa, memecahkan masalah, dan menyelesaikan perangkat keras, perangkat lunak, atau jaringan lainnya dan masalah sistem, dan mengganti komponen yang rusak bila diperlukan.
  4. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan langkah-langkah keamanan jaringan untuk melindungi data, perangkat lunak, dan perangkat keras.
  5. Mengkonfigurasikan, memonitor, dan memelihara aplikasi email atau virus software perlindungan.
  6. Mengoperasikan master konsol untuk memonitor kinerja sistem komputer dan jaringan, dan untuk mengkoordinasikan komputer akses jaringan dan penggunaan.
  7. Memuat rekaman komputer dan disk, dan menginstal perangkat lunak dan kertas printer atau form.
  8. Desain, mengkonfigurasi, dan perangkat keras uji komputer, jaringan lunak dan perangkat lunak sistem operasi.
  9. Memonitor kinerja jaringan untuk menentukan apakah penyesuaian perlu dibuat, dan untuk menentukan di mana perubahan harus dibuat di masa depan.
  10. Berunding dengan pengguna jaringan tentang bagaimana untuk memecahkan masalah sistem yang ada.SimakBaca secara fonetik.

Network Systems and Data Communications Analysts

  1. Menguji dan mengevaluasi hardware dan software untuk menentukan efisiensi, reliabilitas, dan kompatibilitas dengan sistem yang ada, dan membuat rekomendasi pembelian.
  2. Desain dan implementasi sistem, konfigurasi jaringan, dan arsitektur jaringan, termasuk teknologi perangkat keras dan perangkat lunak, lokasi situs, dan integrasi teknologi.
  3. Membantu pengguna untuk mendiagnosa dan memecahkan masalah komunikasi data.
  4. Memantau kinerja sistem dan menyediakan langkah-langkah keamanan, tips dan pemeliharaan yang diperlukan.
  5. Menjaga dibutuhkan file dengan menambahkan dan menghapus file pada server jaringan dan membuat cadangan file untuk menjamin keselamatan file apabila terjadi masalah dengan jaringan.
  6. Bekerja dengan engineer lain, analis sistem, programer, teknisi, ilmuwan dan manajer tingkat atas dalam pengujian, desain dan evaluasi sistem.
  7. Mengidentifikasi area operasi yang perlu diupgrade peralatan seperti modem, kabel serat optik, dan kabel telepon.
  8. Konsultasi pelanggan, kunjungi tempat kerja atau melakukan survei untuk menentukan kebutuhan pengguna sekarang dan masa depan.
  9. Melatih pengguna dalam menggunakan peralatan.
  10. Memelihara perangkat seperti printer, yang terhubung ke jaringan.

Web Administrators

  1. Back up atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan.
  2. Menentukan sumber halaman web atau masalah server, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut.
  3. Meninjau atau memperbarui konten halaman web atau link pada waktu yang tepat, menggunakan tool-tool.
  4. Memonitor sistem untuk intrusi atau serangan denial of service, dan melaporkan pelanggaran keamanan untuk personil yang tepat.
  5. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web, seperti firewall atau enkripsi pesan.
  6. Mengelola internet / intranet infrastruktur, termasuk komponen seperti web, file transfer protocol (FTP), berita dan server mail.
  7. Berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk membahas, menganalisis, atau menyelesaikan masalah kegunaan.
  8. Test backup atau pemulihan rencana secara teratur dan menyelesaikan masalah.
  9. Memonitor perkembangan web melalui pendidikan berkelanjutan, membaca, atau partisipasi dalam konferensi profesional, workshop, atau kelompok.
  10. Menerapkan update, upgrade, dan patch pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.

Web Developers

  1. Mendesain, membangun, atau memelihara situs web, menggunakan authoring atau bahasa scripting, alat penciptaan konten, alat manajemen, dan media digital.
  2. Meakukan atau update situs web langsung.
  3. Menulis, desain, atau mengedit konten halaman web, atau yang lain langsung memproduksi konten.
  4. Berunding dengan tim manajemen atau pengembangan untuk memprioritaskan kebutuhan, menyelesaikan konflik, mengembangkan kriteria konten, atau memilih solusi.
  5. Back-up file dari situs web untuk direktori lokal untuk pemulihan instan dalam kasus masalah.
  6. Mengidentifikasi masalah yang ditemukan oleh umpan balik pengujian atau pelanggan, dan memperbaiki masalah masalah atau merujuk pada personalia yang tepat untuk koreksi.
  7. Evaluasi kode untuk memastikan bahwa itu adalah sah, benar terstruktur, memenuhi standar industri dan kompatibel dengan browser, perangkat, atau sistem operasi.
  8. Menjaga pemahaman teknologi web saat ini atau praktek pemrograman melalui melanjutkan pendidikan, membaca, atau partisipasi dalam konferensi profesional, workshop, atau kelompok.
  9. Menganalisis kebutuhan pengguna untuk menentukan persyaratan teknis.
  10. Mengembangkan atau memvalidasi tes routine dan jadwal untuk memastikan bahwa uji kasus meniru antarmuka eksternal dan alamat semua jenis browser dan perangkat.

Computer Security Specialists

  1. Mengenkripsi transmisi data dan membangun firewall untuk menyembunyikan informasi rahasia seperti sedang dikirim dan untuk menahan transfer digital tercemar.
  2. Mengembangkan rencana untuk melindungi file komputer terhadap modifikasi disengaja atau tidak sah, perusakan, atau pengungkapan dan untuk memenuhi kebutuhan pengolahan data darurat.
  3. Meninjau pelanggaran prosedur keamanan komputer dan mendiskusikan prosedur dengan pelanggar untuk memastikan pelanggaran tidak terulang kembali.
  4. Memonitor penggunakan file data dan mengatur akses untuk melindungi informasi dalam file komputer.
  5. Monitor laporan saat ini dari virus komputer untuk menentukan kapan untuk memperbarui sistem perlindungan virus.
  6. Memofifikasi keamanan file komputer untuk memasukkan software baru, memperbaiki kesalahan, atau mengubah status akses individu.
  7. Melakukan penilaian risiko dan melaksanakan tes pengolahan data sistem untuk memastikan fungsi pengolahan data kegiatan dan langkah-langkah keamanan.
  8. Berunding dengan pengguna untuk membahas isu-isu seperti akses data komputer kebutuhan, pelanggaran keamanan, dan perubahan pemrograman.
  9. Melatih pengguna dan meningkatkan kesadaran keamanan untuk memastikan keamanan sistem dan untuk meningkatkan efisiensi server dan jaringan.
  10. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana sistem komputer dengan personil pendirian dan vendor luar.

Sumber:

Profesi Di Bidang IT

13 Apr

Saat ini, pekerjaan yang tersedia semakin bervariasi. Bidang teknologi dan informasi (IT) merupakan salah satu bidang karir yang semakin hari semakin berkembang dan banyak peminatnya. Hal ini didukung oleh semakin berkembangnya penggunaan software/hardware yang dipakai dalam organisasi perusahaan maupun industri. Selain itu berkembangnya penggunaan internet, website dan penunjang bisnis bersifat E (e-Businees, e-Learning, e-Commerce, dsb) semakin menambah variasi ini dengan banyaknya alternatif yang bisa digunakan dalam kaitannya dengan pengembangan potensi seseorang.

Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya terbagi dalam 4 kelompok sesuai bidang pekerjaannya.

a. Kelompok Pertama, adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak (software) baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya :

  • System analyst: orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, tentang kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan.
  • Programmer: orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis yaitu membuat program (baik aplikasi maupun sistem operasi) sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya.
  • Web designer: orang yang melakukan kegiatan perecanaan, termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web.
  • Web programmer: orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer yaitumembuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya.

b. Kelompok kedua, adalah mereka yang bergelut di perangkat keras (hardware). Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaanpekerjaan seperti :

  • Technical engineer (atau teknisi):  orang yang berkecimpung dalam bidang teknik baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer.
  • Networking engineer: orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya.

c. Kelompok ketiga, adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti:

  • EDP operator : orang yang bertugas untuk mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya.
  • System administrator:  orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem.
  • MIS director : orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik hardware, software maupun sumber daya manusianya.

d. Kelompok keempat, adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis Teknologi Informasi. Pada bagian ini, pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri Teknologi Informasi.

 

Gambar 1. Model Regional Profesi IT Yang Diusulkan

 

Pengelompokkan profesi di kalangan teknologi informasi juga dapat didasarkan pada SRIG-PS SEARCC. SEARCC (South East Asia Regional Computer Confideration) merupakan suatu forum/badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. Indonesia merupakan salah satu anggotanya yang sudah aktif di berbagai kegiatan, eperti SRIG-PS (Special Regional Interest Group on Profesional Standardisation). Kegiatan inilah yang mencoba merumuskan standardisasi pekerjaan di dalam dunia Teknologi Informasi.

Gambar 2.  Pembagian Job Menurut Model SEARCC SRIG-PS


Standar model SRIG-PS SEARCC memiliki dua pendekatan dalam melakukan pengklasifikasian pekerjaan. Kedua pendekatan tersebut adalah:

  1. Model yang berbasiskan industri atau bisnis. Pada model ini pembagian pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri Teknologi Informasi. Model ini digunakan oleh Singapore dan Malaysia.
  2. Model yang berbasiskan siklus pengembangan sistem. Pada model ini pengelompokkan dilakukan berdasarkan tugas yang dilakukan pada saat pengembangan suatu sistem. Model pendekatan ini digunakan oleh Japan.

Pegelompokkan profesi IT berdasarkan standar model tersebut adalah

  • Programmer

Bidang pekerjaan yang melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya. Jenis pekerjaan ini memiliki 3 tingkatan yaitu :

  • Supervised (terbimbing). Tingkatan awal dengan 0-2 tahun pengalaman, membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
  • Moderately supervised (madya). Tingkatan dengan tugas kecil yang dapat dikerjakan oleh mereka tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar, 3-5 tahun pengalaman.
  • Independent/Managing (mandiri). Tingkatan pekerjaan yang tugasnya dimulai tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas.
  • System Analyst (Analis Sistem).

Bidang pekerjaan yang  melakukan analisis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjut. Analisis dan desain merupakan kunci awal untuk keberhasilan sebuah proyek-proyek berbasis komputer. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya pada programmer.

  • Project Manager (Manajer Proyek)

Bidang pekerjaan yang melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem informasi. Level ini adalah level pengambil keputusan. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya pada programmer, terhgantung pada kualifikasi proyek yang dikerjakannya.

  • Instructor (Instruktur)

Bidang pekerjaan yang berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan dan pengarahan baik terhadap anak didik maupun pekerja level di bawahnya. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya pada programmer.

  • Specialist

Bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, pekerjaan ini hanya memiliki satu level saja yaitu independent (managing), dengan asumsi bahwa hanya orang dengan kualifikasi yang ahli dibidang tersebut yang memiliki tingkat profesi spesialis. Pekerjaan spesialis menurut model SEARCC ini terdiri dari :

  • Data Communication
  • Database
  • Security
  • Quality Assurances
  • IS Audit
  • System Software Support
  • Distributed System
  • System Integration

Gambar 3. Lapisan Bidang IT

Secara umum, ada terdapat 3 lapisan bidang IT (gambar 3). Ketiga lapisan itu adalah:

  1. Lapisan pertama (spesialis). Lapisan ini meliputi 6 golongan karakteristik profil, yaitu : software developer, technician, solution developer, coordinator, adviser dan administrator. Lapisan ini memiliki 29 profil profesi secara keseluruhan.
  2. Lapisan kedua. Lapisan ini terdiri dari 4 profil profesi, yaitu IT Engineer, IT Manager, IT Consultant dan IT Commercial Manager.
  3. Lapisan ketiga. Lapisan ini terdiri dari 2 profil profesi, yaitu IT System Engineer dan IT Bussiness Engineer.

[ Job Description Profesi Di Bidang TI ]>>>

Sumber:

COCOMO

9 Apr

COCOMO (Constructive Cost Model) merupakan model algoritma estimasi biaya perangkat lunak yang dikembangkan oleh Barry Boehm. Model ini menggunakan rumus regresi dasar dengan parameter yang berasal dari data historis proyek dan karakteristik proyek saat ini. COCOMO pertama kali diterbitkan pada tahun 1981, Barry W. Boehm’s Book Software engineering economics sebagai model untuk memperkirakan usaha, biaya, dan jadwal untuk proyek-proyek perangkat lunak.

Pada tahun 1981,studi 63 proyek juga diadakan di TRW Aerospace yang mana Barry Boehm sebagai direktur riset perangkat lunak dan teknologi. Penellitian ini memeriksa proyek-proyek mulai dari ukuran 2000 sampai 100.000 baris kode, dan bahasa pemrograman mulai dari bahasa rakitan sampai PL/I. Proyek-proyek ini didasarkan pada model pengembangan perangkat lunak waterfall yang merupakan proses pembangunan software di tahun 1981. Referensi untuk model ini biasa disebut COCOMO 81.

Pada tahun 1997, COCOMO II telah dikembangkan dan akhirnya diterbitkan pada tahun 2000 dalam buku Software Cost Estimation with COCOMO II. COCOMO II adalah pengembangan dari COCOMO 81 dan lebih cocok untuk mengestimasi proyek pengembangan perangkat lunak modern, dan basis data proyek yang telah diperbaharui.

COCOMO terdiri dari tiga bentuk hirarki yang tingkatannya semakin rinci dan akurat. Ketiga bentuk hirarki tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Basic (COCOMO I 1981)

Tingkat pertama ini sangat baik digunakan untuk order awal dan estimasi kasar besarnya biaya perangkat lunak. Namun, akurasinya terbatas karena kurangnya faktor perhitungan perbedaan atribut proyek (cost drivers).

2.      Intermediate (COCOMO II 1999)

Tingkat kedua ini akan mengambil dan menghitung besarnya program dan cost drivers (faktor-faktor yang berpengaruh langsung kepada proyek), spt: hardware, personnel, dan atribut-atribut proyek.

3.      Detailed COCOMO

Tingkatan terakhir ini merupakan catatan tambahan untuk pengaruh fase proyek individu. Tahap ini akan memperhitungkan semua karakteristik dari intermediate di atas dan cost driver dari setiap fase dalam SW lifr cycles (analisis, design, implementasi, dll).

Ada terdapat 14 pos kompleksitas factor (cost drivers), yaitu:

  1. Backup dan recovery
  2. Komunikasi data
  3. Proses terdistribusi
  4. Kepentingan performa
  5. Keberadaan lingkungan operasi
  6. Online data entry
  7. Input melalui bbrp tampilan/operasi
  8. Peng-update-an file master secara online
  9. Kompleksitas nilai ‘domain’ (tahap1) di matas
  10. Kompleksitas proses internal aplikasi
  11. Perulangan (reuse) penggunaan code
  12. Ketersediaan rancangan untuk konversi dan instalasi
  13. Rancangan untuk pengulangan instalasi di lingkungan yg berbeda
  14. Fleksibiltas bagi pemakai

.

Sumber :