Pakta Integritas

14 Apr

Pakta Integritas merupakan salah satu alat (tool) yang dikembangkan Transparency International. Tujuannya adalah menyediakan sarana bagi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Masyarakat untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah (public contracting).

Konsep, prinsip dan metode Pakta Integritas ini telah dikembangkan di berbagai negara dengan penyesuaian dan modifikasi seperlunya. Hasilnya diakui oleh berbagai lembaga dunia seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, dapat mempersempit peluang korupsi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam kontrak-kontrak pemerintah, seperti pengadaan barang dan jasa (public procurement), privatisasi, lelang bagi lisensi maupun konsesi dan sebagainya.

Manfaat Pakta Integritas Bagi Institusi / Lembaga

  • Melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat dan karyawan dari tuduhan-tuduhan suap.
  • PI memungkinkan peserta lelang/kontraktor melaksanakan kontrak pengadaan yang bebas suap.
  • Membantu Institusi/ Lembaga mengurangi biaya ekonomi yang tinggi.
  • Pakta integritas membantu meningkatkan kredibilitas Institusi.
  • Pakta integritas membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengadaan barang/jasa instansi publik.
  • Pakta integritas membantu pelaksanaan program yang berkualitas dengan dukungan logistik tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

Elemen Penting

Gambar 1. Elemen Penting Dalam Pakta Integritas

Dasar Hukum Pakta Integritas

Gambar 2. Tabel Dasar Hukum Pakta Integritas

Isi Pakta Integritas

Komitmen Birokrat Secara Umum

  1. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN).
  2. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian – baik secara langsung atau tidak langsung – berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan dia atau pekerjaan dia.
  3. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi – secara langsung atau tidak langsung – berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan dia atau pekerjaan dia.
  4. Pemerintah daerah akan mempublikasikan ke publik dan selalu tanggap terhadap permintaan tentang seluruh informasi tentang administrasi pelayanan publik yang relevan, meliputi antara lain: prosedur, spesifikasi teknis, ketentuan perundang-undangan.
  5. Pejabat dan pegawai tidak akan mengungkapkan informasi rahasia yang hanya akan menguntungkan sekelompok/anggota masyarakat yang menyuap.
  6. Pejabat dan pegawai yang terlibat dalam proses, evaluasi, pembuatan, dan pelaksanaan pelayanan publik akan mengungkapkan “pertentangan kepentingan (conflict of interest)” yang terkait dengan kegiatan tersebut dan aset pribadi dan keluarganya (sesuai ketentuan yang berlaku) dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan, dan untuk memecahkan masalah itu; pejabat dan pegawai tersebut meminta kepada atasan untuk dapat memberikan rekomendasi.

(komitmen tersebut dapat dilihat pada exhibit 1)

 

Komitmen Khusus Pejabat Dan Swasta Yang Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa

Komitmen pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bagi pejabat dan pegawai yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa harus memperbaharui komitmen dengan menandatanganni Janji Integritas bersama-sama dengan pihak swasta sebagaimana tertuang pada exhibit 2.

Komitmen Masyarakat Pengusaha

Komitmen ini diberikan oleh Direksi dan wakilnya dalam proses pengadaan serta seluruh pegawainya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek :

  1. Mereka tidak akan memberi atau menawarkan, secara langsung atau lewat perantara, suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya kepada pegawai Instansi (atau saudara dan temannya).
  2. Mereka tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik dengan kelompok swasta maupun pejabat terkait dengan pengadaan serta pemantau independen yang dapat merusak transparansi, kewajaran proses pengadaan dan hasil-hasilnya.
  3. Mereka akan membuka semua data pembayaran dari pekerjaan apabila dipertanyakan dalam proses pengawasan.
  4. Mereka tidak akan menerima kompensasi atas pelanggaran terhadap komitmen dari pihak lain.
  5. Mereka akan mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak yang terkait atau perantaranya.
  6. Mengakui dan bekerjasama dengan kelompok pengawas independen dan Bawasda.
  7. Apabila terjadi perselisihan antara mereka yang melakukan komitmen, akan diselesaikan menurut kesepakatan yang tertuang dalam pakta.
  8. Apabila ternyata komitmen mereka langgar, mereka bersedia menanggung akibat pelanggaran tersebut, baik secara administratif maupun secara hukum yang berlaku

(Komitmen tersebut tertuang dalam satu rangkuman sebagaimana tercantum dalam exhibit 2)

Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Yang Bersendikan Pakta Integritas

1.  Mekanisme Pemantauan

Transparansi maksimum adalah kunci sukses, untuk memperolehnya diperlukan upaya sebagai berikut :

  1. Adanya akses publik untuk memperolah informasi seluasluasnya. Isi serta tata caranya sebaiknya tertuang pada Perda Transparansi dan Perda Partisipasi Publik.
  2. Disepakati adanya pemantau independen yang ahli dibidangnya, dan dipercaya oleh masyarakat, serta tidak terjadi pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas.
  3. Disepakati adanya forum yang mendiskusikan langkah konkrit implementasi pakta integritas.
  4. Bilamana memungkinkan ada forum diskusi lewat Internet.
  5. Disepakati adanya public hearing apabila diperlukan.
  6. Informasi rahasia tetap dijaga (merupakan bagian dalam Perda Transparansi dan Partisipasi).
  7. Output dari monitoring dan pengawasan: pernyataan proses pengadaan cacat atau tidak cacat.

Pihak-Pihak Terkait

  1. Pejabat sebagai penerima tugas menyediakan layanan publik yang prima.
  2. Seluruh stakeholder/masyarakat yang membutuhkan layanan publik.
  3. Aliansi lembaga swadaya masyarakat yang memiliki keahlian dibidang monitoring/pengawasan yang bersedia dan disepakati stakeholder untuk melakukan monitoring.

Pelaksana Pemantau Independen

  1. Pemantau independen adalah kelompok instansi pemerintah.
  2. Dan bukan dari kelompok instansi pemerintah yang bercirikan :
  • Jika mereka adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan yang dimonitor.
  • Jika mereka merupakan kerabat dan keluarga pihak yang terlibat.
  • Jika mereka secara hukum menjadi wakil pihak yang terlibat.
  • Jika mereka bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, kecuali pegawai yang bertidak atas nama instansi pemerintah.
  • Jika memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat.

Pelaksanaan Proses Pemantauan Independen

  1. Adanya kerjasama dan pengakuan formal dari institusi publik atas peran lembaga independen dan memantau implementasinya.
  2. Adanya lembaga independen sebagai badan pengawas external yang diakui dan mendapat dana dari anggaran belanja pemerintah daerah (APBD).
  3. Lembaga tersebut merupakan Gabungan Lembaga Independen yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pemantauan.
  4. Pemahaman terhadap semua prosedur tetap pelayanan prima yang disediakan oleh pemerintah daerah.
  5. Diberlakukannya Perda tentang Transparansi dan Partisipasi atau peraturan yang sejenis saat pakta integritas diberlakukan oleh pemerintah daerah.
  6. Disepakatinya juklak pemantauan oleh kelompok terkait dalam penerapan pakta integritas, sehingga Tim Pengelola Pengaduan yang diakui dapat memantau Pakta Integritas dapat bekerja secara komprehensif.
  7. Kerahasiaan informasi harus dijaga, dan TPP bertanggung jawab atas informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Transparansi Informasi dan Partisipasi Masyarakat.
  8. TPP harus secara konsekuen dalam melaksanakan tugas sebagai pemantau independen, dan memegang teguh Kode Etik LSM dalam melaksanakan kegiatan.

Juklak Pemantauan

Isi juklak pemantauan setidak-tidaknya berisi:

  1. Kode Etik TPP.
  2. Pengertian tertentangan kepentingan ( k onflict of interest.)
  3. Keterbukaan akses informasi dokumen publik.
  4. Asas kerahasiaan.
  5. Dimengerti dan dipedomani, serta ditandatangai oleh TPP (Tim Pengelola Pengaduan).

Juklak Monitoring Pakta Integritas disusun dan dimonitor melalui penyusunan daftar simak masingmasing kegiatan dan dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan aliansi masyarakat pemerhati pengadaan barang dan jasa di Indonesia(dalam kasus pengadaan barang dan jasa.

Gambar 3. Titik Dasar Monitoring Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa

Gambar 4 . (a)Proses-Proses Yang Dipantau TPP Dari Kegiatan Mitra Kerja/Pengusaha Dalam Rangka Penerapan Pakta Integritas; (b) Proses-Proses Kegiatan Strategis Panitia
Yang Dipantau Oleh TPP

Gambar 5. (A) Proses-proses Kegiatan Strategis Pemimpin Proyek Yang Dipantau Oleh TPP Dalam Rangka Pakta Integritas Pimpinan Proyek ; (B). Proses-proses Kegiatan Strategis Pejabat
Yang DipantauOleh TPP Dalam Rangka Pakta Integritas

2.  Mekanisme Pengaduan

  1. Apabila ada pengaduan dari masyarakat/stakeholder terhadap pelaksanaan layanan publik yang ternyata terdapat cacat dalam penerapan pakta integritas, pelapor menyampaikan kepada Bawasda/TPP kotak saran dan pengaduan di pemda.
  2. Laporan dapat secara anonim, atau terbuka (jelas pelapornya).
  3. Pihak Bawasda/TPP segera menangani laporan tersebut tanpa melihat pelapornya baik anonim atau terbuka.
  4. Pemecahan/solusi secara disampaikan balik kepada masyarakat, dan apabila terjadi penyimpangan penerapan pakta integritas, segera TPP manyampaikan pada masing-masing pihak untuk membicarakan pelanggaran tersebut.
  5. Penyelesaian berdasarkan pedoman yang disepakati dalam resolusi pertikaian antar entitas terkait.
  6. Apabila ternyata laporan stakeholder terbukti benar sanksi perlu ditegakkan.

Gambar 6. Mekanisme Pengaduan (Complaint Mechanism)

3.  Mekanisme Resolusi Konflik

Pelaksanaan janji integritas yang melibatkan tiga kelompok yang ada di masyarakat akan sangat rawan terhadap terjadinya pertentangan kepentingan apabila dalam pelaksanaannya tidak didasari dengan ketulusan hati masing-masing pihak, serta harus mampu mengubah paradigma yang selama ini dianut.

Perselisihan dapat terjadi antara

  1. Pejabat terkait dengan pengadaan barang dan jasa (atasan pimpro, pimpro, panitia) dengan mitra kerja.
  2. Pejabat dengan masyarakat.
  3. Mitra kerja/pebisnis dengan masyarakat.

Pola resolusi perselisihan melalui ajudikasi

  1. Kedua belah pihak mengangkat satu tenaga professional ajudikator yang memiliki kemampuan dan dihormati kedua belah pihak.
  2. Penyelesaian masalah yang timbul akibat tidak dipenuhi pakta integritas tersebut, sehingga menimbulkan perselisihan, sepenuhnya ditangani oleh ajudikator yang mereka hormati karena kearifannya.
  3. Dalam hal para pihak ternyata tidak bersedia menerima putusan/rekomendasi dari ajudikator yang mereka pilih, mereka dapat meminta badan yang tetap (ombudsman nasional, atau Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) untuk penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.

Pola resolusi perselisihan melalui mediasi.

  1. Masing-masing pihak memilih seorang mediator yakni arbitrator yang profesional dan memiliki kemampuan serta integritas.
  2. Masing-masing mediator atau arbitrator akan menunjuk seorang arbitrator sebagai pihak ketiga.
  3. Penyelesaian masalah yang timbul akibat tidak dipenuhinya janji integritas yang telah mereka sepakati, sehingga menimbulkan perselisihan, sepenuhnya ditangan para mediator yang terdiri 3 profesional tersebut.
  4. Dalam hal para pihak ternyata menolak putusan atau rekomendasi para pakar tersebut, perselisihan dapat dibawa ke ombudsman nasional (apabila menghendaki penyelesaian di luar pengadilan).

Pola resolusi perselisihan melalui pengadilan.

  1. Gabungan pengawas independen membawa masalah perselisihan/pertikaian kepengadilan setempat.
  2. Informasi dan temuan terkait dalam penerapan pakta integritas disampaikan secara utuh kepada pihak terkait.
  3. Masyarakat pelapor/saksi merupakan entitas yang perlu dilindungi oleh semua pihak, terutama oleh pihak yudikatif, dan Pemerintah Daerah.
  4. Masyarakat dan TPP secara bersama-sama harus melindungi secara informal terhadap saksi

4.  Mekanisme Perlindungan Saksi

Merupakan langkah penting, dan telah diamanatkan oleh MPR, melalui kebebasan memperoleh informasi, TAP MPR NO VIII/ 2001, meskipun saat ini undang –undangnya belum terbentuk. Namun pimpinan lembaga/institusi publik dapat mengambil inisiatif untuk membentuk dan mengembangkan peraturan yang sangat bermanfaat bagi terlaksananya suatu pengungkapan informasi yang tersembunyi. Hal ini berkaitan dengan banyaknya pengungkap praktik-praktik KKN yang dipecat. Terlebih dalam kasus vertikal atau laporan dari bawah. Mekanisme tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

  1. Bagi karyawan institusi publik yang melaporkan adanya suap dan atau bentuk KKN lainnya akan dijamin kerahasiaan identitasnya.
  2. Masyarakat pelapor/saksi/anonimus merupakan entitas yang perlu dilindungi oleh pejabat yang berwenang.
  3. Bersama masyarakat, TPP harus melindungi secara informal terhadap saksi.
  4. Adanya perlindungan bagi saksi terhadap segala bentuk retaliasi dari pihak yang dilaporkan atau dirugikan. (retaliasi- balas dendam, berupa pemecatan, mutasi/pengasingan, dan lain-lain).

Contoh Pakta Integritas:

Gambar 7. Contoh Pakta Integritas

Sumber:


About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: